Terkini AgrariaKemendagri Dorong Papua Pegunungan Percepat Realisasi APBD dan Pastikan Pemerintahan Berjalan Efektif

Kemendagri Dorong Papua Pegunungan Percepat Realisasi APBD dan Pastikan Pemerintahan Berjalan Efektif

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah tersebut berjalan secara efektif.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan Tahun 2023 di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023).

Fatoni menyampaikan, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, saat ini telah memasuki bulan Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 9 bulan lagi.

“Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” imbuh Fatoni.

Baca juga  Peringati Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketua Umum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Fatoni memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Rakor yang dilaksanakan di awal tahun. Sehingga dapat menyamakan persepsi dan menyamakan langkah dari seluruh stakeholder.

Di samping itu, dirinya juga menekankan, pada Rakor tersebut turut disosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan sejumlah informasi terkini. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan dan rasa percaya diri pegawai untuk melaksanakan kegiatan.

“Percepatan realisasi APBD juga penting, agar uang yang sudah dianggarkan di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tambah Fatoni.

Pada kesempatan Rakor tersebut, Fatoni memberikan apresiasi atas capaian kinerja realisasi APBD di Tanah Papua. Sebanyak 7 daerah memperoleh penghargaan APBD Award 2023 pada 2 kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga  Mendagri Ajak TP PKK Bantu Kendalikan Inflasi

Rakor dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri yang hadir secara virtual. Selain itu, hadir Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Direktur Utama Bank Papua, dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Jayapura.

Peserta Rakor antara lain Bupati se-Papua Pegunungan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten se-Papua Pegunungan.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...