AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) membantu pemerintah mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan Mendagri saat Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara (Sultra), Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Tolikara, dan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Yapen di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (17/10/2022).
Mendagri mengungkapkan, peran PKK sangat penting dalam membantu pemerintah membuat jaring pengaman sosial, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19. TP PKK berperan dalam melakukan kampanye terkait protokol kesehatan, penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak, hingga vaksinasi. Dalam konteks pengendalian inflasi, peran TP PKK dibutuhkan dengan melakukan kampanye ketahanan energi dan pangan.
“Manfaatkan betul PKK ini untuk gerakan-gerakan yang mereka bisa masuk. Seperti tadi misalnya untuk inflasi ini, misalnya kampanye untuk hemat energi, lampu-lampu di rumah-rumah, yang sudah terang dimatikan. Dimatikan supaya pasokan listrik kita berkurang,” katanya.
Dia menjelaskan, tantangan saat ini semakin kompleks terlebih karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dampak perang dapat dirasakan seperti terjadi gangguan pasokan suplai energi dan pangan dunia. Pasalnya, Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak dan gandum terbesar di dunia.
“Rantai pangan dunia maupun rantai energi dunia, ini pasti akan berakibat. Dua rantai ini akan berakibat pada ekonomi dan keuangan. Banyak negara-negara yang menahan pangannya sendiri-sendiri. Banyak negara yang menahan energinya, kalaupun dijual harganya mahal,” terangnya.
Lanjut Mendagri, kondisi lain yang terjadi di dunia saat ini, banyak negara yang menaikkan suku bunga, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Ketika suku bunga naik, maka para pemain besar akan memindahkan uang atau investasinya pada negara yang memberikan bunga tertinggi. Akibatnya, negara-negara yang tidak menaikkan suku bunga akan mengalami goncangan keuangan.
“Banyak yang sudah terjadi, banyak yang sudah menjadi pasiennya IMF, Argentina misalnya. Banyak negara yang inflasinya sudah gila-gilaan, Sri Lanka, Turki 80 persen, kita masih 5,9 persen, pertumbuhan ekonomi banyak yang minus, kita masih 5,4 persen, relatif baik, tapi kita harus waspada,” ujarnya.
Mendagri mengingatkan, dalam konteks menghadapi inflasi, kehidupan masyarakat akan berat jika tidak berhati-hati. Ketika kehidupan berat maka akan timbul masalah sosial, kelaparan, pengangguran, hingga masalah keamanan. Untuk itu Mendagri mendorong masyarakat untuk lebih hemat.
“Intinya bahwa kita harus hemat energi. Kemudian memiliki ketahanan pangan dan kemudian memiliki ketahanan juga keuangan. Artinya (uang) yang bisa di-save, di-save, ditabung, ditabung, tidak berlebihan, dan gunakan produk dalam negeri,” pesannya.