Terkini AgrariaMendagri: Belajar Dinamika Pemerintahan Bisa Dilakukan di Laboratorium Pemerintahan Daerah

Mendagri: Belajar Dinamika Pemerintahan Bisa Dilakukan di Laboratorium Pemerintahan Daerah

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, generasi muda bisa belajar tentang dinamika dan sistem pemerintahan melalui Laboratorium Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikannya pada acara Peresmian Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (10/3/2023).

“Saya melihat ini adalah model yang bagus, good start, membuat Laboratorium Pemerintahan Daerah dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita agar mereka memahami sistem pemerintahan dengan segala macam dinamika dan hutan belantaranya,” katanya di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar.

Mendagri menjelaskan, generasi muda bisa belajar dari negara-negara lain tentang berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Seperti sistem otokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang pemimpin tunggal yang berkuasa penuh. Hal ini seperti terjadi di Arab Saudi dan Brunei Darussalam, rakyat harus tunduk pada raja (king) atau sultan.

Baca juga  Sekjen ATR/BPN hadiri peringatan ulang tahun emas ke-50 Realestat Indonesia

Sistem pemerintahan berikutnya yang disebut oleh Mendagri adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok golongan elite atau oligarki. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Vietnam dan Myanmar yang kekuasaannya dipegang oleh golongan masyarakat tertentu. Sistem ini menempatkan keloyalan pada golongan elite lebih diutamakan daripada keloyalan terhadap rakyat.

“Junta militer di Myanmar itu adalah oligarki, siapa yang loyal kepada kelompok elite itu dia akan survive, loyalitas kepada rakyat nomor sekian,” ujarnya.

Sementara, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. ‘Demos’ berarti rakyat dan ‘kratos’ berarti kekuasaan, artinya pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, meski demokrasi masih dibedakan menjadi beberapa macam. Ada negara dengan sistem demokrasi terbatas (limited democracy), demokrasi belum sempurna (fault democracy), dan demokrasi penuh (full/open democracy).

Baca juga  Doni Monardo: Pemerintah Terus Optimis dalam Penanganan COVID-19

“Kita dianggap fault democracy, tapi mengarah kepada open democracy. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena pada saat Perang Dingin terjadi di politik internasional terjadi namanya balance of power, ada keseimbangan,” ungkapnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...