Terkini AgrariaMendagri Resmikan Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar

Mendagri Resmikan Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara langsung di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar, Jumat (10/3/2023).

Mendagri mengapresiasi pendirian Laboratorium Pemerintahan Daerah karena menjadi awal yang baik bagi generasi muda untuk belajar tentang dinamika pemerintahan. Selain itu, fasilitas tersebut juga memberi ruang diskusi bagi anak muda untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan dan gagasannya ihwal jalannya pemerintahan.

“Baru kali ini saya melihat ada istilah Laboratorium Pemerintahan Daerah, adanya di Kalbar. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Tadi disampaikan nanti ini tujuannya untuk adik-adik kita yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Daripada demo di depan sana, masuk sini ngobrol, lihat itu kerjaan-kerjaan kita, dan kerjaan yang dilaksanakan oleh provinsi,” katanya.

Baca juga  Mendagri pastikan pemerintahan di semua daerah berjalan normal

Mendagri memiliki prinsip bahwa berdebat di ruangan lebih baik daripada berdebat di jalan. Dengan adanya Laboratorium Pemerintahan Daerah, generasi muda bisa belajar tentang mekanisme menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi, sekaligus memberikan solusi dan jalan keluar terhadap berbagai fenomena yang terjadi baik di masyarakat maupun pemerintahan.

“Banyak mungkin mekanisme mereka tidak paham, mekanisme pemerintahan mulai dari bagaimana membuat perencanaan, adanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), ada istilah KUA (Kebijakan Umum APBD), PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, Laboratorium Pemerintahan Daerah tersebut semakin bagus apabila memberikan informasi mengenai terobosan-terobosan kreatif yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalbar dalam menghadapi berbagai persoalan utama di Kalbar. Kemudian ditampilkan pula informasi mengenai masalah yang masih dihadapi, sehingga generasi muda bisa memahami kontribusi yang perlu diberikan.

Baca juga  Lima Warga Meninggal Akibat Banjir Bandang Flores Timur

“Daripada mereka menyuarakan dan mem-blame atau menyalahkan tapi tidak memberikan solusi. Kritik boleh tentunya, kritik yang baik adalah kritik yang bisa memberikan jalan keluar juga. Kita ajak berpikir,” ungkapnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...