Terkini AgrariaPresiden: Satpam Bukan Hanya Soal Pengamanan, Tapi Juga Wajah Institusi

Presiden: Satpam Bukan Hanya Soal Pengamanan, Tapi Juga Wajah Institusi

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 12 Desember 2018, membuka Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional (Kipnas) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta. Dalam pembukaan konferensi tersebut, sebanyak ratusan tenaga satuan pengamanan (satpam) turut hadir di Istana.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa profesi satpam sebagai mitra Kepolisian sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kehadiran satuan pengamanan sangat diperlukan karena memang polisi tidak bisa berada di semua tempat dalam setiap waktu sekaligus. Polisi sangat butuh kemitraan dan sangat terbantu dengan jasa pengamanan,” ujarnya.

Rasa aman memang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara Indonesia. Kepala Negara menjelaskan, rasa aman termasuk salah satu hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan investasi di Indonesia. Para investor akan berani menanamkan modalnya apabila rasa aman itu ada.

Baca juga  Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Profesionalitas dan Tak Cepat Berpuas Diri

“Kalau investasi datang, orang membuka pabrik, industri, kantor dan lainnya. Artinya terbuka lapangan pekerjaan. Keamanan itu sangat diperlukan bagi sebuah negara,” tuturnya.

Namun, Presiden menekankan bahwa peran tenaga satpam tak terbatas hanya pada sisi pengamanan. Kepala Negara berpandangan bahwa seorang satpam juga bertindak sebagai wajah perusahaan maupun institusi. Tenaga satpam juga berperan penting untuk memberikan kesan pertama bagi reputasi sebuah perusahaan.

“Setiap kita masuk ke kompleks kantor, mal, ataupun hotel yang kita temui pertama itu bukan direkturnya, bukan manajernya. Orang yang kita temui pertama adalah saudara-saudara semua, satuan pengamanan (satpam). Artinya satpam itu bukan semata-mata satuan pengamanan, tapi satpam adalah wajah dari sebuah perusahaan,” kata Presiden.

Dalam acara tersebut, Presiden sempat mendengarkan keluhan dari seorang pengelola tenaga pengamanan yang hadir. Ilal, begitu ia memperkenalkan diri, mengeluhkan kepada Presiden mengenai cukup tingginya biaya sertifikasi bagi para tenaga satuan pengamanan.

Baca juga  Kementerian ATR/BPN Susun RKA-K/L Tahun 2022

“Biaya untuk sertifikasi profesi security masih agak mahal. Rata-rata Rp5 juta sampai Rp10 juta,” keluhnya.

Mendengar hal itu, Presiden berjanji untuk mempelajari keluhan tersebut terlebih dahulu. Dari podiumnya saat menyampaikan sambutan, Presiden meminta jajarannya untuk segera mencatat keluhan tersebut untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

“Mahal kalau itu, mahal. Komentar saya itu saja,” kata Presiden.

Selama acara berlangsung, tampak hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...