Terkini AgrariaPemberantasan Korupsi Perlu Semangat Progresif Revolusioner

Pemberantasan Korupsi Perlu Semangat Progresif Revolusioner

Luwuk, Banggai – Menterian Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadi kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Hal ini Ia ungkapkan pada saat tiba di Luwuk untuk peringati Hari Nusantara, rabu (12/12/2018).

“Tentu saya prihatin OTT kepala daerah terus terjadi. Beberapa jam yang lalu tersiar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Cianjur, Jawa Barat, Salah satu yang ditangkap adalah kepala daerah yang dalam hal ini bupatinya” ujarnya.

Padahal Mendagri Tjahjo Kumolo pada setiap forum apapun dan pada kesempatan di manapun selalu ingatkan semua aparat, kepala daerah dan termasuk aparat di internal Kemendagri sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi.

“Sebagai Mendagri dan pribadi jujur sangat sedih masih terjadi OTT. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Ketua KPK serta saya sendiri selalu ingatkan area rawan korupsi, diantaranya: perencanaan anggaran, dana hibah dan Bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, perijinan serta mekanisme pembelian barang dan jasa” paparnya.

Baca juga  Doni Monardo Sebut “Medali Emas Pentahelix”

Kemendagri mendukung penuh segala bentuk dan upaya pencegahan serta penindakan dari tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai ancaman keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara negara.

“Mari kita hindari dan ikut mekanisme sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner dari semua pihak”, tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ia juga menyatakan agar setiap kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi agar kooperatif dengan KPK dengan tetap berpegang asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, pungkasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...