Terkini AgrariaKendalikan Harga Layanan Penerbangan, Mendagri Minta Pemda Bantu Jaga Keterisian Penumpang

Kendalikan Harga Layanan Penerbangan, Mendagri Minta Pemda Bantu Jaga Keterisian Penumpang

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnvian meminta pemerintah daerah (Pemda) membantu pemerintah pusat menjaga tingkat keterisian penumpang (load factor) pada sektor layanan penerbangan. Upaya ini dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan tingginya harga avtur sehingga membuat tiket penerbangan menjadi mahal.

“Pemda diminta untuk membantu terutama kepala daerah keterisian penumpang agar load factor-nya cukup. Istilahnya semacam dibuat block seat, jadi dijamin seat-nya akan terisi,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Lebih lanjut, load factor tersebut menjamin dan menentukan Break Even Point (BEP) agar operator atau maskapai tidak rugi. Karenanya, hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemda agar daerah-daerah yang memiliki bandara pesawatnya bisa beroperasi. Jika bandara beroperasi, Mendagri menyampaikan yang diuntungkan tidak hanya maskapai, tetapi juga Pemda dan masyarakat.

Baca juga  Manfaatkan Platform Digital, Kementerian ATR/BPN Dorong Satker Mengoptimalkan Aset Media Sosial dan Online

“Masyarakat tidak diberatkan karena (angkutan udara) berdampak kepada inflasi penyumbang nomor satu, (sebesar) 1,81 persen,” tuturnya.

Mendagri menyampaikan, pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), dan Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya intervensi terkait dengan kenaikan harga avtur tersebut. Tak hanya soal harga, tetapi juga soal penyediaan spare part pesawat dan relaksasi pajak.

“Juga kalibrasi stimulus penerbangan. Di antaranya adalah relaksasi pajak untuk operator. Ini upaya-upaya yang sedang dilakukan, permasalahan yang sedang dilakukan di tingkat pusat oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Memperjelas paparan Mendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menegaskan, biaya operasional pesawat yang paling tinggi untuk pesawat adalah penggunaan avtur. Jika tingkat keterisian kursi penumpang rendah, maka akan menyebabkan mahalnya harga tiket. Hal ini disebabkan, maskapai akan menaikkan harga mendekati tarif batas sebagaimana yang telah pemerintah tetapkan.

Baca juga  Kecelakaan tol Cipularang, KNKT duga rem truk blong karena ODOL

Lebih lanjut, jika dalam satu rute angka load factor kurang dari 65 persen, dipastikan harga tiket akan lebih mahal. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa gubernur dan bupati untuk membantu keterisian penumpang dalam satu pesawat di satu rute.

“Yang sudah berhasil itu Bapak Gubernur Sulawesi Selatan ya, yang sudah bisa mengisi atau memenuhi keterisian penumpang di daerah Toraja. Kemudian di Jawa Tengah juga, Bupati Ngloram, itu juga beberapa waktu yang lalu sudah berhasil menjaga keterisian penumpang sehingga rute atau bandara tersebut dapat diterbangi,” tandasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...