Terkini AgrariaEvaluasi Kinerja Kanwil BPN Sulawesi Selatan Tahun 2021, Optimistis Maksimalkan Capaian hingga...

Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Sulawesi Selatan Tahun 2021, Optimistis Maksimalkan Capaian hingga Akhir 2021

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 secara daring dan luring di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (08/10/2021). Acara ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Sulsel per 30 September 2021. Beberapa capaian program dan diskusi berlangsung selama jalannya acara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus Koordinator Tim VII, Andi Tenrisau, dalam sambutannya secara daring mengungkapkan bahwa sebagai upaya pencapaian target, dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan. Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi mengacu pada beberapa program, yaitu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

Dalam proses diskusi penyampaian capaian dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Andi Tenrisau mengapresiasi Kanwil BPN Provinsi Sulsel dalam hal inovasi-inovasi pelayanan pertanahan. Tak hanya itu, ia juga mengimbau bahwa di sisa tahun 2021 ini untuk terus berupaya meningkatkan capaian serta menjelaskan secara detail apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. “Dapat dipaparkan apa yang menjadi kendala supaya kami dapat meneruskan kepada penanggung jawab substansi terkait beberapa hal ini,” tuturnya.

Baca juga  Kemenkop dorong UMKM inovatif respons perkembangan ekonomi digital

Dalam paparan dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, didapat capaian berupa realisasi sebesar 74,15% per tanggal 30 September 2021. Dalam aspek program strategis nasional, seperti PTSL dan Reforma Agraria, Kanwil BPN Provinsi Sulsel telah mencapai pemetaan sebesar 98,21% dan capaian Reforma Agraria sebesar 78,22%. Dalam hal Zona Integritas, terdapat 4 Kabupaten/Kota satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Sulsel yang lolos tim penilai internal, yaitu daerah Gowa, Parepare, Wajo, dan Jeneponto. Kantah Kota Makassar juga meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan diharapkan dapat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, berkata bahwa salah satu indikator kinerja Kanwil BPN adalah bagaimana keberhasilannya dalam membangun Zona Integritas (ZI). Ia juga mengapresiasi Kantor Pertanahan di Sulsel yang sudah meraih status WBK maupun menuju WBBM. “Terkait membangun ZI, tidak harus dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana semata. Namun bagaimana komitmen membangun serta memperbaiki sistem layanan kerja,” jelasnya.

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, mengungkapkan apresiasianya terkait penyerapan anggaran Kanwil BPN Sulsel yang cukup tinggi. Ia mengimbau kepada Kanwil BPN Sulsel untuk terus menjaga performa 3 bulan terakhir tahun 2021 serta terus menjaga akuntabilitas. “Saya melihat Kanwil BPN Provinsi Sulsel ketika melakukan evaluasi penyerapan anggaran, sudah menggunakan analisis kegiatan. Ini tepat karena penting melakukan inventarisasi semua kegiatan,” jelas Agust Yulian.

Baca juga  Gerakan Cuci Tangan yang Masif dan Massal Putuskan Penularan COVID-19

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, turut memaparkan dari segi Tata Ruang. Menurut data Kanwil BPN Provinsi Sulsel, terdapat 107 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulsel dan sudah ada 5 daerah yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). “Ini dapat menjadi perhatian bagi teman-teman Kantah. Jika ada permohonan usaha di 5 daerah tersebut, diharap teman-teman tidak lagi melakukan proses KKPR secara manual karena ini sudah otomatis dikeluarkan oleh sistem OSS,” Terang Reny Windyawati.

Apresiasi juga dilontarkan oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, dalam hal capaian PTSL. Ia mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkait capaian Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang sangat baik. “Kita masih ingat betapa hebatnya pandemi. Namun teman-teman terus berjibaku dalam menuntaskan target PTSL,” ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, menyoroti terkait implementasi Reforma Agraria. Ia berkata bahwa terkait dengan Penataan Agraria, Kanwil BPN Provinsi Sulsel mempunyai capaian yang baik dibuktikan dengan kinerja nasional, di mana Kanwil BPN Provinsi Sulsel menduduki peringkat 3 nasional. Ia menambahkan terkait Reforma Agraria bahwa pihaknya tengah merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan yang lebih jelas dan dapat diukur progresnya. “Sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan Reforma Agraria dan capaian kinerja dapat dihitung dengan jelas,” tutupnya. (AR/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...