Jakarta – Pemerintah terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) secara klaster di sektor pertanian. Presiden Joko Widodo juga meminta agar pengembangan komoditas pertanian terus didalami tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari permintaan, pembelian, dan produksi dari para petani.
“Apakah itu berbasis komoditas seperti kopi, kemudian tanaman jagung, padi, tebu, ataupun tanaman holtikultura. Dan untuk itu Bapak Presiden meminta ada penugasan badan yang sejenis Bulog,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers secara virtual selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Senin, 26 Juli 2021.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah juga telah menaikkan kebijakan KUR tanpa agunan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Presiden sendiri secara khusus telah memberi arahan kepada sejumlah lembaga penyalur untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut.
“Kemudian, lembaga-lembaga penyalur terutama untuk KUR khusus ini untuk terus diintegrasikan. Secara khusus Bapak Presiden memberi arahan kepada BNI, BRI terutama bank himbara (himpunan bank milik negara),” ungkapnya.
Secara klaster, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp26,8 triliun untuk KUR pangan, Rp7,84 triliun untuk KUR holtikultura, Rp20,3 triliun untuk perkebunan, dan Rp15,1 triliun untuk peternakan.
“Untuk sektor pertanian secara umum itu perkebunan kelapa sawit itu relatif mendapatkan sekitar Rp9,5 triliun, kemudian pertanian padi RP7,8 triliun, tanaman lainnya Rp5,5 triliun, holtikultura itu sebesar Rp5,2 triliun, budidaya sapi Rp3,9 triliun, budidaya domba dan kambing Rp3,5 triliun, pertanian palawija Rp2,7 tirliun, mix farming Rp2,6 triliun, dan pembibitan sekitar Rp1,1 triliun,” tambahnya.
Menko Bidang Perekonomian juga memastikan bahwa KUR klaster bisa digunakan oleh para petani untuk berbagai keperluan. Misalnya dari sisi produksi, KUR dapat digunakan untuk pembelian pupuk ataupun pembelian alat pertanian. Selain itu, dengan KUR para petani dapat melakukan kerja sama dengan aplikasi digital.
“Jadi mulai dari suplai, offtake, teknologi, dan kemitraan bisa dibayarkan melalui KUR,” imbuhnya.
Di samping itu, Airlangga menekankan banyak relaksasi yang telah diberikan pemerintah untuk penerapan KUR. Ia menegaskan bahwa KUR dapat diberikan kepada mereka yang juga mendapatkan kredit lain secara bersamaan.
“Misalnya, KUR pada penyalur KUR yang sama. Kemudian memiliki kredit pemilikan rumah, kemudian leasing kendaraan motor untuk tujuan produktif, kemudian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, resi gudang, ataupun kredit konsumsi untuk rumah tangga,” ucap Airlangga.
Secara keseluruhan, Airlangga melaporkan bahwa realisasi penyaluran hingga 25 Juni telah mencapai Rp143,14 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 56,58 persen dari target penyaluran KUR tahun 2021 yaitu Rp253 triliun.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut pihaknya telah menyiapkan delapan klaster untuk mendukung program KUR klaster di sektor pertanian. Ia berharap klaster yang telah disiapkan dapat bersinergi dengan program yang ada di Kementerian Pertanian ataupun Kementerian Perdagangan.
“Sebagai catatan juga bahwa peran BRI, Mandiri, BNI untuk mendukung program KUR ini terutama yang di pertanian, kami sudah menyiapkan delapan klaster, yaitu klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, klaster jeruk, klaster tanaman hias, klaster kopi, dan klaster porang,” ucap Erick Thohir.
Dalam sektor pertanian, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa serapan KUR tahun 2021 telah mencapai angka di atas 40 persen lebih. Ia menyatakan penyaluran KUR akan didorong lebih banyak saat masuk musim tanam kedua pada bulan Agustus.
“Jadi Menteri Koperasi, Menteri BUMN ini akan bersama-sama untuk kita lakukan berbagai konsolidasi-konsolidasi yang memungkinkan untuk mengekfektifkan KUR itu mulai dari hulu, di pengolahan atau pasca sampai dengan market-nya,” ujar Menteri Pertanian.