Terkini AgrariaPerkembangan Kasus Aktif Covid-19 Relatif Terkendali

Perkembangan Kasus Aktif Covid-19 Relatif Terkendali

Jakarta – Perkembangan konfirmasi kasus harian dan kasus aktif Covid-19 secara nasional hingga saat ini masih terkendali. Penyekatan yang dilakukan oleh aparat selama libur Lebaran dan pasca-Lebaran diyakini telah berjalan dengan optimal.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

“Secara umum, perkembangan konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali dan berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan pascaLebaran telah berjalan dengan optimal,” ujar Airlangga.

Airlangga memaparkan, sejumlah parameter penanganan Covid-19 di Indonesia juga masih lebih baik dari rata-rata dunia. Tingkat kasus aktif per 6 Juni sebesar 5,3 persen masih lebih baik dari kasus aktif global yang mencapai 7,5 persen.

Baca juga  Sepertiga Dari Sasaran SDMK Telah Menerima Vaksin

“Kesembuhan 91,9 persen, lebih baik dari global yang 90,3 persen. Kematian memang masih tinggi dari global, yaitu 2,8 (persen) dibanding 2,1 (persen),” lanjutnya.

Selain itu, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk di Indonesia yang berada pada angka 147 kasus per satu juta penduduk juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Misalnya, Malaysia yang berada pada 1.607 kasus per satu juta penduduk, India 662 kasus per satu juta penduduk, dan Prancis 731 kasus per satu juta penduduk.

Dari seluruh kasus aktif nasional, 65 persennya merupakan kontribusi dari lima provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa sendiri berkontribusi 52,4 persen pada kasus aktif nasional.

Terkait dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), Airlangga menjelaskan bahwa rata-rata nasional kini berada pada angka 40 persen. Adapun lima provinsi yang memiliki angka BOR di atas 50 persen yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau.

Baca juga  Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Dukung Keterintegrasian Pertanahan dan Tata Ruang

Sementara itu, terkait dengan kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan, ada tiga provinsi dengan angka 91-100 persen yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi dengan tingkat kepatuhan 61-75 persen yaitu Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan.

“Yang di bawah 60 persen adalah Sulteng dan Maluku. Kepatuhan ini yang penting untuk penanganan Covid,” tandasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...