Terkini AgrariaRealisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,212 T (99,76%), Bawaslu 3,463 T ...

Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,212 T (99,76%), Bawaslu 3,463 T (99,86%), dan PAM 1,274 T (85,17%)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD, Bawaslu Daerah, dan Pengamanan hingga saat ini pertanggal 20 Oktober 2020 Pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp. 10,212 Triliun atau 99,76%, Bawaslu Rp. 3,463 Triliun atau 99,86%, Pengamanan Rp. 1,274 Triliun atau 85,17%. Hal tersebut, ia sampaikannya, Kamis (22/10/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU 266 Pemda didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada telah 100% transfer ke KPU dan masih terdapat 4 Pemda yang transfernya dibawah 100%.

” 266 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU dan terdapat 4 Pemda yang transfernya dibawah 100%,” ungkap Ardian.

Baca juga  20 bus TransJakarta tidak beroperasi terbakar di Pamulang

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan realisasi NPHD untuk Bawaslu daerah ada 268 Pemda (didalamnya seluruh pemda provinsi yg melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu dan masih terdapat 2 Pemda yang transfernya dibawah 100%.

Adapun Pemerintah Daerah yang belum realisasinya mencapai 100% secara keseluruhan, baik realisasi transfer ke KPU dan Bawaslu meliputi: Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (KPU: 92,31% / Bawaslu: 89,47%) yang rencananya akan dilunasi tanggal 2 November 2020; Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Paser (KPU: 93,73%), yang akan dilunasi setelah evaluasi APBDP oleh provinsi rencana pada Bulan Oktober; Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 82,00%), yang rencananya akan dilunasi secara bertahap di akhir Bulan Oktober dan November; Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74%).

Selain itu, Ardian juga merilis up date Pemda yang telah mencapai 100% perhari ini, baik KPU maupun Bawaslu.

Baca juga  [UPDATE]: Banjir di Aceh Jaya Meluas, Sebanyak 452 Jiwa Terdampak

“ Daerah yang mencapai 100% transfer NPHD KPU/Bawaslu per hari ini untuk KPU, yaitu Kabupaten Boven Digoel dari sebelumnya 74,90% dan Kabupaten Raja Ampat dari sebelumnya 73,76%. Sedangkan untuk Bawaslu, yaitu Kabupaten Boven Digoel dari sebelumnya 90,00%,” ungkap Ardian.

Terakhir untuk realisasi transfer pengamanan sudah 180 Pemda (semua provinsi yang melaksanakan Pilkada, yaitu Prov. Sumbar, Prov. Jambi, Prov. Kalteng, Prov. Bengkulu, Prov. Sulteng dan Prov. Sulut) telah 100% transfer ke Pihak pengamanan.

#SiapUntukSelamat
#BersatuLawanCovid19
#CuciTangan
#JagaJarak
#MaskerUntukSemua
#TidakMudik
#DiRumahAja

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...