Bandar Lampung – Pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan jalan tol tak bisa lepas dari proses pengadaan tanah, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk terus mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dan dapat menggerakkan ekonomi guna menyejahterakan rakyat.
“Target pemerintah untuk jalan Tol Bakauheni – Aceh diharapkan bisa selesai pada tahun 2024 sedangkan pembebasan lahan paling lambat di akhir tahun 2022, untuk itu kita melakukan teleconference dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatra untuk memastikan target itu dapat terpenuhi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatra melalui konferensi video, Rabu (19/08/2020).
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan agar penataan lokasi jalan tol untuk disegerakan. “Sebagian jalan tol itu belum ada sertipikatnya, sekarang kita akan mengeluarkan seluruh sertipikat jalan tol dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membayar uang ganti rugi bagi dokumen dan bidang-bidang yang belum dibayarkan,” kata Sofyan A. Djalil.
Pembangunan jalan tol juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat setempat. “Pemerintah Daerah Lampung mengatakan sekarang Lampung menjadi dinamis serta ekonomi dan investasinya tumbuh, berkembang luar biasa dan seluruh Sumatra dapat akan mengalami hal yang sama,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.
Kendala-kendala dalam hal pengadaan tanah sering terjadi tetapi tidak mengurangi apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN atas kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung dan Kanwil BPN se-Sumatra dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. “Kami kesini untuk meyakinkan kita semua yaitu target 2022, pembebasan lahan dapat tercapai,” ujar Sofyan A. Djalil.
Proses pengadaan tanah mendapat perhatian dari Presiden RI, Joko Widodo, karena dengan pengadaan tanah yang cepat dan adil. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan sekarang Kementerian ATR/BPN sangat fokus mempercepat proyek pengadaan tanah dalan Program Prioritas Nasional. “Dengan adanya Perpres 66 Tahun 2020 tidak diperlukan lagi dokumen tanah tanah yang ineligible,” katanya.
Pada kesempatan ini selain didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, turut mendampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan lingkungan Provinsi Lampung. Rapat secara virtual kali ini diikuti juga oleh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Sumatra, Kepala BPJT, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, perwakilan LMAN serta para PPK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra. (JR/AF)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya