Surabaya (agraria.today) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof.H.M. Tito Karnavian, MA., PhD., membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2020 di dua (regional) yaitu Regional I (Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Prov. Jawa Timur) pada tanggal 2 s.d. 6 Maret 2020 di Surabaya, (4/3/2020) pagi.
Dalam arahannya kepada sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah yang hadir, Mendagri Tito mengingatkan kembali lima program prioritas Presiden Jokowi dalam Pemerintahan periode keduanya: Pertama, Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Kedua, Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Deregulasi atau Penyederhanaan Regulasi. Keempat, Reformasi atau penyederhanaan Birokrasi. Kelima, Transformasi Ekonomi dari yang Berbasis Sumber Daya Alam ke Manufaktur dan Jasa Modern.
“Tapi ini juga diterjemahkan sedikit lebih detail oleh Bappenas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan di tahun ini pun ada,” ujar Mendagri Tito
Lebih lanjut ia ingin menjelaskan lima visi Presiden Jokowi ini, yang mana ini maunya Kepala Negara sebagai kepala Pemerintahan dan otomatis merupakan strategi nasional beliau untuk membangun Indonesia.
Dan meskipun ada desentralisasi otonomi daerah, sambung Mendagri, namun Undang-Undang menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Jadi pembangunan daerah merupakan sub dari sistem pembangunan nasional.
“Kalau kita mendalami betul lima visi Presiden itu, sebetulnya apa yang saya tangkap dalam berbagai kesempatan bersama beliau: akar masalah utamanya adalah adanya bonus demografi. Adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 267 juta. “Dan itu apakah akan menjadi problem? Yes. Itu akan menjadi potensi yang akan menguntungkan bangsa kita. Tapi juga kalau salah kelola bisa menjadi masalah bagi bangsa ini,” papar Mendagri.
Diketahui, Kortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.
Tujuan dari diselenggarakannya Kortekrenbang Tahun 2020 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam agenda Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Bappenas itu, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Firly Bahuri, perwakilan Bappenas dan juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Selain itu, total peserta dari seluruh daerah di Indonesia Timur yang hadir sejumlah 1000 peserta. Termasuk para Sekda, Irjen hingga kepala daerah setempat.