Terkini AgrariaBlokir internet di Jayawijaya dan Mimika dicabut

Blokir internet di Jayawijaya dan Mimika dicabut

Jakarta ((Feed)) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah membuka blokir akses data internet di Kabupaten Jayawijaya dan Mimika di Papua sejak Selasa (10/9) pukul 21.00 WIT.

“Sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua yang sudah kondusif, Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Selasa (10/9) Pukul 21.00 WIT,” Kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi, Selasa malam.

Setelah akses internet di Mimika dan Jayapura dibuka, kabupaten yang sudah kembali bisa mengakses internet di Papua berjumlah 27 dari total 29 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Saat ini wilayah yang sudah mendapat kembali akses internet adalah Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke dan Biak Numfor.

Baca juga  Dirjen Dukcapil Kemdagri Raih Penghargaan Internasional Honorable Mention dari Future of Government Awards

Kominfo juga sudah mencabut blokir internet di Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukim dan Nabire.

Sementara akses internet di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kota Sorong dan Kota Manokwari di Papua Barat masih diblokir.

“Masih harus terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan”.

Saat ini sudah 11 kabupaten/kota di Papua Barat yang memiliki akses internet, yaitu Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...