Agraria.today | Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.
“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi pada acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Tomsi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) khusus untuk peningkatan produksi cabai merah. Ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meskipun demikian, ia meminta daerah dapat mengendalikan harga cabai merah lantaran kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada masyarakat.
Di sisi lain, pada forum yang sama, Tomsi mengapresiasi stok ketersediaan beras yang sangat melimpah, yakni sebanyak 5,19 juta ton. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Meski begitu, ia tetap meminta Perum Bulog memastikan akses distribusi beras ke daerah berlangsung optimal. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras.
“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” imbuh Tomsi.
Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan standar pemerintah dalam memonitor kenaikan harga komoditas. Tomsi mengajak Pemda memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi HET.
Tomsi menyadari tantangan dan dinamika dalam upaya stabilisasi harga komoditas di daerah tidak mudah. Namun demikian, berkaca dari berbagai kondisi yang pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya, daerah terbukti mampu mengendalikan harga. Oleh karena itu, ia mendorong daerah agar belajar dari pengalaman dalam mengatasi kenaikan harga, terutama pada musim penghujan maupun kemarau.
“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tandas Tomsi.
Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta para pihak terkait lainnya.