Agraria.today | Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan inklusif di daerah bukan lagi terletak pada keberadaan regulasi maupun komitmen kebijakan. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada aspek implementasi dan penguatan sistem tata kelola di daerah.
Bima menjelaskan, Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun demikian, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan secara efektif hingga level implementasi di daerah.
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita [dan] pemerintah daerah itu kuncinya,” ucap Bima saat menyampaikan keynote speech dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Bima menjelaskan, meskipun berbagai indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan antara capaian data dan kondisi di lapangan. Ia menilai, persoalan utama terletak pada lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum kuatnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata. Menurutnya, perspektif tersebut harus menjadi bagian dari cara pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara.
“Ini adalah [soal] siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta pembangunan yang inklusif. Menurutnya, sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis komunitas, hingga penguatan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak.
Bima mencontohkan Yogyakarta yang dinilainya memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada level perangkat daerah. Selain itu, Semarang disebut memiliki pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai berhasil membangun layanan sosial yang terintegrasi. Ia juga menyinggung praktik baik di Makassar yang mengangkat pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan sebagai ruang penguatan isu sosial dan lingkungan.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tandasnya.
Bima berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara bermakna. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global.