Terkini AgrariaWCC Palembang edukasi 'emak-emak' berani melawan KDRT

WCC Palembang edukasi ‘emak-emak’ berani melawan KDRT

Kasus KDRT dan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ditangani sepanjang 2019 dinilai masih cukup tinggi.

Palembang (ANTARA) – Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan atau “Women`s Crisis Centre” Palembang mengedukasi ‘emak-emak’ (ibu-ibu) untuk melakukan tindakan perlawanan jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kegiatan edukasi yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini akan digalakkan lagi untuk menurunkan angka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota tersebut dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan lainnya,” kata Ketua Women`s Crisis Centre (WCC) Palembang Yeni Roslaini Izi di Palembang, Sabtu (3/8).

Menurut dia, kasus KDRT dan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual yang ditangani sepanjang 2019 dinilai masih cukup tinggi.

Masih tingginya kasus KDRT hingga saat ini salah satunya dipengaruhi kurang beraninya ibu-ibu yang menjadi korban KDRT melaporkan suaminya yang melakukan tindak kekerasan kepada pihak berwajib, katanya.

Baca juga  Pemkot Palembang kaji garis sempadan Sungai Musi

Dia menjelaskan tingginya kasus KDRT di Palembang dan beberapa daerah Sumsel lainnya yang rata-rata setiap tahunnya di atas 100 orang, menjadi perhatian pihaknya dengan berupaya melakukan berbagai kegiatan yang bisa meminimalkan permasalahan yang menimpa ibu-ibu itu.

Untuk menurunkan tingginya kasus tersebut, aktivis WCC akan terus mengedukasi ibu-ibu dan kaum perempuan untuk melakukan gugatan hukum jika mengalami masalah tindak kekerasan oleh suami atau teman prianya.

Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dibiarkan melancarkan aksi jahatnya tanpa ada perlawanan serius, mereka perlu diberikan pelajaran dengan membawa permasalahan itu ke jalur hukum.

“Dengan membawa permasalahan KDRT ke jalur hukum, diharapkan para suami tidak semena-mena terhadap istri yang seharusnya dilindungi dan disayangi,” ujar Yeni.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Baca juga  Hadiri Munassus KADIN 2022, Mendagri: Hanya Satu KADIN di Indonesia

Artikel ini pertama kali tayang di Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...