Terkini AgrariaPemko Payakumbuh Siap Bantu Bawaslu “Tenangkan” Masa Tenang

Pemko Payakumbuh Siap Bantu Bawaslu “Tenangkan” Masa Tenang

Kubugadang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Payakumbuh gelar rapat koordinasi bersama stakeholder di Kantor Bawaslu Payakumbuh, Kamis (11/4). Rapat digelar dalam rangka menghadapi masa tenang pemilu pada 14-16 April 2019.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh, Rida Ananda, Ketua KPU Haidi Mursal, Kasatpol PP Devitra, Kepala Kantor Kesbangpol Budi Permana, perwakilan Dishub, perwakilan Dinas PUPR, perwakilan Diskominfo, perwakilan Polres, dan perwakilan Dandim, Ketua Bawaslu Payakumbuh Muhamad Khadafi menyampaikan akan dilakukan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan patroli menuju masa tenang Pemilu 2019.

“Untuk penurunan APK perlu dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder. Mari kita maksimalkan dan gelorakan dengan baik,” ujar Khadafi .

Bawaslu sendiri akan mengerahkan semua petugasnya hingga kelurahan untuk penurunan APK tersebut. “600 petugas Bawaslu akan dikerahkan agar kita bisa menjalani masa tenang dengan baik,” ucap Khadafi.

Baca juga  Genjot Penerimaan PBB, Pemko Payakumbuh Beri Insentif Kolektor

Sementara itu Sekda Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan Pemko Payakumbuh siap mendukung dan membantu Bawaslu dalam menghadapi masa tenang. Rida menginstruksikan agar Dinas PUPR menyiapkan sarana yang dibutuhkan Bawaslu untuk penurunan APK.

“Dishub juga bisa bantu kendaraan dan ikut berpatroli, sedangkan Kominfo bisa bantu publikasi himbauan masa tenang di media. Videotron di pusat kota bisa juga dimanfaatkan,” tuturnya.

Senada dengan Rida, Kasatpol PP dan Damkar Payakumbuh Devitra juga menyatakan siap membantu Bawaslu dalam penurunan APK.

“Sejauh ini Satpol PP sudah menertibkan lebih kurang 1400 APK yang melanggar perda. Untuk masa tenang, kami juga siap bantu Bawaslu. Insya Allah besok kami mulai dengan apel pengawasan pemilu,” ucapnya. (pyk)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...