Terkini AgrariaTarget Kinerja 2020 Cukup Berat, Diskominfo Minta Anggaran Ditambah

Target Kinerja 2020 Cukup Berat, Diskominfo Minta Anggaran Ditambah

Balaikota — Dalam rangka penyempurnaan penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Payakumbuh gelar Forum Perangkat Daerah. Kegiatan melibatkan seluruh perangkat daerah serta stakeholder Dinas Kominfo.

Acara berlangsung di Aula Dinas Kominfo, Lt. III Balaikota. Turut hadir sejumlah pimpinan organisasi prosesi kewartawanan di Kota Payakumbuh.

Dalam paparan, Kepala Dinas Kominfo, Jhon Kenedi didampingi Sekretaris, Julfiter, Kabid e-Gov, Armein Busra dan Kabid Kehumasan, Irwan Suwandi menjelaskan Renja Diskominfo tahun 2020.

“Forum perangkat daerah sengaja digelar untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target, kinerja, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kominfo kedepan,” ujar JK, sapaan akrab Jhon Kenedi.

Dikatakan, program kerja Diskominfo mengacu kepada prioritas ke 4 dari misi Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yaitu peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih atau Good and Clean Government

“Dari sana kami turunkan menjadi visi dan misi kedinasan yaitu, Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknology Informasi (TI) dengan Misi, meningkatnya penerapan e-government yang berkelanjutan,” ujar JK.

Baca juga  Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran OSS Berbasis Risiko

Dijelaskan, ada sejumlah sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo kedepan, diantaranya, terwujudnya penerapan e-goverment melalui pemanfaatan teknologi informasi dan terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Lalu, meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pemerintahan, meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi ber-klasifikasi, meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo.

“Khusus untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Alhamdulillah nilai Kominfo sudah A dan akan terus kita pertahankan nilai tersebut,” terang JK.

Lebih lanjut JK menjelaskan tiga isu strategis Dinas Kominfo Tahun 2020, yaitu, menciptakan integrasi sistem informasi pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM internal/eksternal kehumasan dan pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kehumasan.

“Khusus untuk penciptaan integrasi sistem informasi pemerintahan, kami ditarget pak walikota selesai pada bulan Agustus mendatang. Kalau tidak selesai, bisa jadi kami tidak lagi di Kominfo ini,” ujar JK dengan mimik wajah serius.

Baca juga  Sepertiga Dari Sasaran SDMK Telah Menerima Vaksin

Meski punya target kerja cukup besar, alokasi dana di Dinas Kominfo dirasa belum memadai pada tahun 2020 mendatang. Dikatakan, ada penurunan cukup signifikan pada pagu indikatif Kominfo tahun 2020 mendatang.

“Tahun 2019, pagu DPA kami berjumlah Rp. 7,9 Milyar. Adapun pagu indikatif tahun depan sesuai RKPD hanya berjumlah Rp. 3,3 milyar, cukup jauh dari pagu indikatif sesuai kebutuhan yang kami ajukan senilai Rp. 7,8 milyar,” beber JK.

JK berharap, ada penambahan anggaran bagi Diskominfo pada pembahasan anggaran tahap berikutnya agar sasaran kinerja yang diamanahkan dapat tercapai.

“Kemarin kita sudah ajukan telaah staf ke pimpinan untuk penambahan anggaran, semoga kebutuhan kita menambahkan porsi anggaran bisa dikabulkan,” pungkas JK. (ah)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...