JAKARTA – Dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar yaitu Pemilu 2019, Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, hal yang tidak mungkin dikerjakan sendiri misalnya soal menjaga Ketentraman, Ketertiban Masyarakat.
“Gubernur, Bupati, Camat jangan sampai lupa kalau di daerah ada TNI dan Polri yang memiliki rantai komando dari pusat sampai daerah, dari Panglima sampai Babinsa, dari Kapolri sampai Kapolsek”, kata Tjahjo saat menjadi pembicara pada Rapat Pimpinan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/1/2019)
Tjahjo kemudian mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan untuk menggelar acara rapat tersebut. Rapat ini menurut Tjahjo sangat penting dalam rangka konsolidasi stakeholder terkait. “Acara Rapat semacam ini sangatlah penting. Terlebih lagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, ini bisa sangat efektif sebagai ajang konsolidasi stakeholder terkait”, ungkap Tjahjo.
Dalam forum tersebut, Tjahjo menegaskan bahwa Pemda harus terus menjadikan TNI dan Polri sebagai rekan kerja yang solid di berbagai segmen pemerintahan. “Semua stakeholder harus solid, semua memiliki porsi masing – masing yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu dalam hal mendukung penyelenggaraan Pemilun 2019”, tukas Tjahjo.
Dalam hal mengantisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2019, Tjahjo menegaskan bahwa hal itu sudah diatur sepenuhnya dalam UU. “UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang membagi tugas TNI, Polri dan Pemda jika konflik sosial muncul. Di dalamnya juga sudah dijelaskan mengenai mekanisme alokasi bantuan dan fasilitas yang bisa diberikan kepada masyarakat terdampak”, jelas Tjahjo.
Tjahjo berharap di sisa waktu sebelum Pemilu 2019 digelar, segenap elemen bangsa bisa menjaga suasana yang damai dan kondusif. “Masyarakat harus saling menjaga suasana damai dan kondusif, kita juga harus ingat salah satu bunyi Nawacita Pak Jokowi dan JK, yaitu membangun hubungan tata kelola pusat dan daerah yang efektif dan efisien agar harapan tersebut dapat tercapai”, tutup Tjahjo