AGRARIA.TODAY – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerima kunjungan strategis dari lintas unit kerja pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 27 Mei 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan layanan publik dan sistem informasi pertanahan di tingkat daerah.
Turut hadir kegiatan ini, Shamy Ardian, S.T., M.Eng., Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Albertus Yogo Dwi Sancoko, S.T., M.Si., Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, dan Ipi Maryati Kuding, perwakilan dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha, Deputi Pencegahan dan Monitoring, KPK.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dr. H. Muhallis, S.SiT., M.H., Mediator, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional Kantah Jaksel.
Evaluasi Pelayanan dan Pencegahan Korupsi Tujuan utama kunjungan adalah melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi sistem pelayanan pertanahan yang dilakukan Kantah Jakarta Selatan.
Adapun sistem pelayanan pertanahan yang diimplementasikan termasuk aspek: Penerapan digitalisasi layanan melalui aplikasi seperti e-KKP, HT-el, Sentuh Tanahku, dan sistem antrian elektronik, Manajemen antrian dan waktu pelayanan sebagai indikator kualitas layanan, Pemanfaatan sistem informasi dan integrasi data antar unit kerja, Upaya internal dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Serta identifikasi potensi risiko korupsi dan langkah mitigasinya.
Dalam kesempatan ini Para pejabat melakukan walkthrough ke berbagai ruang pelayanan, memeriksa alur proses, memantau sistem backend, dan berdialog langsung dengan petugas loket, pengelola arsip, hingga petugas helpdesk layanan online.
Di sela kunjungan, dilakukan diskusi mendalam terkait tantangan, kendala teknis, dan best practice dalam transformasi digital pelayanan pertanahan. Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas.
Dalam kesempatan ini, Dr. H. Muhallis, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Selatan secara aktif terus berinovasi dan memperkuat tata kelola layanan publik yang berbasis data dan teknologi.
“Kehadiran jajaran Ditjen PHPT dan KPK menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami sadar bahwa kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui transparansi, profesionalisme, dan kemudahan akses terhadap layanan yang adil dan setara,”ujarnya.
Sementara itu, Shamy Ardian menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan SOP dan pemanfaatan sistem digital dalam mendukung layanan yang efisien dan minim risiko penyimpangan.
“Transformasi layanan pertanahan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik. Kantah harus menjadi etalase pelayanan pemerintah yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”tungkasnya.
Dalam kesempatan sama, Ipi Maryati Kuding, menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan internal dan pencegahan korupsi sejak dari proses pelayanan dasar, seperti pendaftaran hak, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat.
Ia mengapresiasi keterbukaan Kantah Jaksel dalam menerima kunjungan dan bersedia dievaluasi secara terbuka.
Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kecepatan proses administrasi, serta pengendalian dokumen digital.