Presiden Joko Widodo pada Senin pagi, 14 Januari 2019, menyambangi Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Di sana, ia meninjau langsung jalannya pelayanan perizinan terintegrasi (online single submission) yang telah beroperasi di BKPM awal Januari ini.
Setibanya di lokasi sekira pukul 09.00 WIB, Kepala Negara langsung menuju sejumlah tempat pelayanan perizinan. Di sejumlah meja pelayanan, Presiden tampak duduk sejenak untuk mencari tahu proses pelayanan yang sedang dilakukan. Ia juga memantau pelayanan perizinan yang kini berjalan secara mandiri dengan menggunakan sistem daring.
“Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan: online,” kata Presiden.
Selama berada di lokasi, Kepala Negara juga sempat menemui sejumlah investor dan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan. Dengan adanya layanan perizinan terintegrasi ini masyarakat merasakan kemudahan dan pelayanan yang semakin cepat.
“Tadi saya bertanya ke beberapa investor dan masyarakat yang datang mengurus perizinan. Kalau saya lihat cepat (prosesnya). Jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi,” ucapnya.
Menurutnya, sistem pelayanan perizinan terintegrasi ini masih akan terus disempurnakan. Ke depannya, pemerintah pusat dan daerah akan saling terhubung dengan adanya sistem ini sehingga dapat memberikan pelayanan perizinan yang semakin cepat.
“Ini masih perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang harus kita kelola dan kendalikan sehingga betul-betul izin itu sesuai dan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” tuturnya.
Terkait dengan hal itu, Presiden berencana untuk mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini hingga ke daerah-daerah.
“Kita kumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan sistem ini dengan sistem-sistem di daerah,” tandasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong