Terkini AgrariaSkandal MinyaKita: Legislator Demokrat Desak Pabrik Curang Ditutup dan Diproses Hukum

Skandal MinyaKita: Legislator Demokrat Desak Pabrik Curang Ditutup dan Diproses Hukum

AGRARIA.TODAY – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi dalam kemasan.

Politikus yang akrab disapa Hero ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menutup pabrik, tetapi juga harus membawa kasus ini ke ranah hukum agar ada efek jera.

Ia meminta Menteri Perdagangan segera turun tangan dan mengambil langkah konkret dalam mengusut praktik curang ini.

“Izin usaha mereka harus dicabut segera. Saya yakin Pak Menteri memahami seriusnya persoalan ini. Aparat terkait harus segera menutup pabrik, membatalkan pola kerja sama, serta menjatuhkan sanksi tegas,” ujar Hero, Rabu (12/3).

Hero menilai praktik pengurangan isi kemasan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi sudah tergolong kejahatan yang harus diproses hukum. Ia juga mengungkap bahwa selain kasus yang mencuat di Depok, dugaan pelanggaran serupa juga ditemukan di Karawang, Jawa Barat.

Baca juga  Menteri Kesehatan: Rakyat Indonesia dan Pemerintah Harus Bekerja Sama Atasi Pandemi

“Tidak cukup hanya sanksi administratif. Ini sudah masuk kategori pemalsuan dan harus dilaporkan ke penegak hukum,” tegasnya.

Kasus ini terkuak setelah banyak masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan MinyaKita.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak agar konsumen tidak terus dirugikan. Apalagi menjelang Idul Fitri, kebutuhan minyak goreng meningkat,” pungkas Hero.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...