Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sampai dengan akhir tahun 2018, sebanyak 92% bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkomitmen untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di DKI Jakarta pada tahun 2019.
Untuk menunjukkan komitmennya tersebut, Kementerian ATR/BPN serahkan 3.023 sertipikat tanah kepada masyarakat di GOR Cendrawasih, Jakarta Barat, Rabu (9/1). Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil kepada 12 orang perwakilan masyarakat penerima sertipikat tanah.
Presiden Jokowi mengungkapkan permasalahan utama pendaftaran tanah sebelumnya adalah jumlah sumber daya manusia. “Ternyata di semua daerah itu juru ukurnya kurang, oleh sebab itu sejak tahun 2015 jumlah juru ukur ditambah sebanyak-banyaknya,” ungkap Presiden.
Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui Kementerian ATR/BPN, yaitu melaksanakan program akselerasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat segera didaftarkan.
“Dulu, hanya bisa produksi sertipikat 500 ribu per tahun. Ini menyebabkan masyarakat harus menunggu 160 tahun untuk dapat sertipikat tanah, makanya kita laksanakan program PTSL,” ungkap Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN bercerita tentang perjalanan melaksanakan PTSL. “Saya pernah pergi ke beberapa daerah. Kepala Kantor Pertanahan cerita, jajaran BPN melakukan sosialisasi ke masyarakat dan memberitahukan kalau ada program pembuatan sertipikat tanah gratis. Masyarakat tidak percaya dan malah berkata mending bayar saja karena selama ini buat sertipikat dengan membayar saja tidak jadi apalagi kalau secara gratis. Tapi kini kami membuktikan hal itu kepada masyarakat dengan perubahan Kementerian ATR/BPN yang kini memberikan pelayanan lebih baik,” ungkap Sofyan A, Djalil.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya saat ditemui di tempat yang sama mengatakan untuk mendukung capaian target pendaftaran tanah diperlukan partisipasi masyarakat dan juga Pemerintah.
“Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan surat-surat tanah atau data yuridis dan melakukan pemasanagan tanda batas. Serta kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia,” ungkap Jaya.
Senada dengan hal itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Salah satu warga penerima sertipikat, Hasnah (59) mengaku sangat gembira dengan diserahkan sertipikat ini. “ Terima kasih Pak Presiden, Pak Menteri, saya lega sekali sertipikat ini akan saya simpan baik-baik,” ujar Hasnah.
Bidang tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat diperkirakan sejumlah 370.197 bidang tanah. Dengan perincian sampai dengan akhir tahun 2018, bidang tanah yang sudah terdaftar 340.497 bidang (92%) dan belum terdaftar 29.700 bidang (8%), dan diperkirakan pada Tahun 2019 seluruh bidang di Kota Administrasi Jakarta Barat telah terdaftar.
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyelesaikan kegiatan PTSL sebanyak 63.690 bidang dengan rincian terbit sertipikat sebanyak 21.602 bidang dan masuk dalam kluster 2, 3 dan 4 sebanyak 42.088 bidang dimana bidang- bidang tersebut terdapat kekurangan persyaratan administrasi, sengketa maupun ditujukan untuk perbaikan data. (WN/NA/LS)