AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan sejumlah tugas penting BNPP dalam menjaga kawasan perbatasan dan pertahanan negara. Ia menjelaskan, sejak didirikan pada tahun 2010 beragam permasalahan perbatasan negara telah berhasil diselesaikan oleh BNPP.
“Kalau bicara titik ada tugas utamanya adalah menyelesaikan beberapa dispute segmen terutama dengan Malaysia dan Timor Leste, kalau dengan PNG (Papua Nugini) kita tidak ada sengketa,” katanya saat ditemui awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Mendagri menerangkan, beberapa tugas yang lain dari BNPP adalah mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), yang menempatkan PLBN sebagai garda terdepan negara sehingga harus dibangun dengan kuat dan kokoh. “Pos lintas batas ini menjadi kebanggaan Indonesia garda terdepan. Beliau (Presiden) sudah membangun sebanyak 15, 8 pos sudah operasional, 7 belum diresmikan, tapi 5 belum diresmikan, yang 2 lagi tahap pembangunan,” jelasnya.
Kemudian tugas yang lain adalah mengembangkan daerah perbatasan, sesuai dengan kebutuhannya dan strategi kebijakan nasional terhadap daerah perbatasan. Oleh karena itu, sebagai Kepala BNPP dirinya kerap melakukan diskusi, koordinasi, hingga belanja masalah untuk melihat kebutuhan setiap kecamatan di daerah perbatasan Indonesia.
“Totalnya kecamatan adalah lebih kurang 584 yang di perbatasan, 2024 itu mengelola 222 kecamatan, sesuai kebutuhan, ada yang minta jalan, ada yang minta pasar, ada yang minta sarana pendidikan, ada untuk bantuan dermaga,” tegasnya.
Melihat kebutuhan yang sangat beragam, ke depan Mendagri akan melakukan inventarisasi dan menggelar rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, akan terlihat apa yang menjadi fokus pekerjaan setiap pemerintah daerah (Pemda). “Setelah itu nanti sambil membicarakan juga 2025-2029 kita mau apa, nanti akan kita berikan masukan kepada pemerintah yang baru,” pungkasnya.