Terkini AgrariaEvaluasi Reformasi Birokrasi Pemko Payakumbuh Mendapat Predikat Sangat Baik

Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemko Payakumbuh Mendapat Predikat Sangat Baik

Payakumbuh | Agraria.today – Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 mencapai 77,27 dengan predikat sangat baik.

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman mengatakan bahwa nilai evaluasi RB tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mendapatkan nilai 66,58 dengan predikat baik.

“Alhamdulillah berdasarkan penilaian dari kementerian PANRB, nilai evaluasi RB Pemerintah Kota Payakumbuh meningkat dibandingkan tahun 2022,” kata Pj Wako Payakumbuh, Jasman, Selasa (06/02/2023).

Jasman mengatakan kenaikan nilai evaluasi RB itu membuktikan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berbenah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Sekarang itu bagaimana kita dapat terus meningkatkannya, kita tidak boleh puas dengan capaian saat ini karena saya yakin kita dapat lebih dari yang saat ini kita capai,” ungkapnya.

Baca juga  Medco raih Subroto Award bidang pengembangan SDM

Meski begitu, Jasman mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Terimakasih kepasa seluruh ASN. Namun jangan berpuas diri kita harus terus tingkatkan dan segera kita jalankan rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemko Payakumbuh,” ujarnya.

Untuk diketahui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.*

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...