Terkini AgrariaInflasi YoY 3,00 Persen, Mendagri Minta Pemda Terus Monitor Inflasi

Inflasi YoY 3,00 Persen, Mendagri Minta Pemda Terus Monitor Inflasi

AGRARIA.TODAYBadan Pusat Statistik (BPS) merilis pekembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (YoY) sebesar 3,00 persen. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.

“Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 persen YoY dan ini turun dari 3,05 persen tahun ke tahun pada periode yang sama April 2023 dan 2024, 3 persen. Kemudian yang menarik adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Maret ke April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,52 persen ke angka 0,25 persen,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menariknya, kata dia, inflasi pada periode ini kontribusi komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan minus 0,03 persen. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi. Pada periode kali ini, kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 persen. Kondisi ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.

Baca juga  Festival 1.000 Pohong digelar sambut Tahun Baru Hijriah di Lumajang

“Di situlah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh airlines supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen, tertinggi dari 0,25 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, menurut Mendagri angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi. Namun, angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada Pemda yang angka inflasinya di atas 7 persen.

“Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali. Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,” ungkapnya.

Baca juga  Atasi Stunting, Ketua Umum TP PKK Bagikan Bantuan Pemerintah di Kabupaten Bekasi

Mendagri mengingatkan Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...