Terkini AgrariaSerahkan Sertipikat Konsolidasi Tanah, Menteri AHY: Pemerintah Hadir bagi Warga Terdampak Bencana...

Serahkan Sertipikat Konsolidasi Tanah, Menteri AHY: Pemerintah Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Likuefaksi Palu

AGRARIA.TODAYMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 655 sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah bagi warga terdampak bencana likuefaksi yang terjadi pada 2018 di Kota Palu. Sertipikat diserahkan dalam kunjungannya ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada Minggu (28/04/2024).

Dengan dilakukannya Konsolidasi Tanah menandakan pemerintah hadir untuk masyarakat Kelurahan Petobo yang terdampak bencana agar segera mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih layak dari hunian sementara (Huntara). “Selama lima tahun tinggal di Huntara, tentunya banyak yang mungkin merasa tidak nyaman. Tapi, alhamdulillah atas kerja keras semua, tahun 2022-2023 dilakukan Konsolidasi Tanah,” ujar Menteri AHY.

Konsolidasi Tanah sendiri, menurut Menteri AHY merupakan bagian dari program Kementerian ATR/BPN yang dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Khusus di Kelurahan Petobo, Konsolidasi Tanah berhasil dilakukan bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang dimanfaatkan menjadi Huntap. “Kita ingin agar masyarakat yang tertimpa dampak langsung dari bencana bisa dibangun rumah tempat tinggalnya,” lanjutnya.

Baca juga  SE Mendagri : Kepala Daerah Diminta Melarang Pejabat/ASN Gelar Open House Idul Fitri 1442 H

Berkat Konsolidasi Tanah ini penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di wilayah tersebut juga berhasil diurai. “Dalam kasus Petobo ini, lokasi tanah yang dijadikan tempat baru hunian ini ada sejarah konflik, sehingga harus segera diselesaikan. Dengan sinergi dan kolaborasi berhasil melakukan Konsolidasi Tanah ini,” kata Menteri AHY.

“Kemudian (pelaksanaan Konsolidasi Tanah, red) mendapatkan bantuan dari Bank Dunia agar segera dibangun rumah Huntap di wilayah yang saat ini kita berdiri di atasnya. Insyaallah ini terus bisa dilengkapi dan disempurnakan,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Bukan hanya dibangun Huntap bagi warga terdampak bencana tetapi juga dilakukan penataan kembali dalam wilayah secara lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Dengan demikian, tanah di wilayah Huntap meningkat nilainya hingga 4x lipat.

“Setelah ditata kembali, harga tanah di sini naik yang tadinya Rp50.000/meter persegi sekarang menjadi Rp200.000/meter persegi. Artinya naik 4x lipat dan ini salah satu manfaat yang bisa kita nikmati bersama,” kata Menteri AHY usai menyerahkan sertipikat.

Baca juga  Kaltim jadi ibu kota negara berdampak positif untuk Kaltara

Adapun sertipikat diserahkan secara door to door ke dua rumah warga. Seraya menyerahkan sertipikat, Menteri AHY melihat kondisi Huntap yang ditempati warga terdampak bencana. Selain itu, ia juga menandatangani prasasti yang menandai suksesnya kegiatan penyediaan lahan melalui Konsolidasi Tanah bagi warga terdampak bencana Palu. Selanjutnya, ia menyerahkan 10 sertipikat kepada warga setempat sekaligus berdialog bersama warga yang hadir.

Dalam kunjungannya, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Freddy A. Kolintama; Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura; Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. (LS/PHAL)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...