AGRARIA.TODAY – Totalitas tampaknya ditunjukkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jabatan baru tentu harus semangat baru, 14 hari menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), langsung tancap gas
Tak tanggung-tanggung, AHY mempercepat bekerja dengan mempelajari terus berbagai kasus di sektor pertanahan dan tata ruang dalam mengemban jabatan barunya itu dari pagi sampai malam.
“Ini kesempatan yang sangat baik dan berharga bagi saya. Karena teman-teman tahu ini baru 14 hari saya mengemban amanah sebagai Menteri ATR/BPN setelah dilantik pada tanggal 21 Februari oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara,” kata Menteri ATR/BPN AHY dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Shangri La Hotel Jl. Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut, lelaki kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu menerangkan kinernya sebagai Menteri ATR/BPN. “Selama itu pula, saya mencoba untuk belajar cepat, belanja masalah. Pagi, siang sampai dengan malam saya terus mendapatkan briefing dari Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen, termasuk oleh Satgas Anti Mafia Tanah,” terangnya.
Menurut AHY, intinya ia menekankan, pihaknya ingin meyakinkan bahwa segala tugas pokok dan fungsi yang wajib dijalankan Kementerian ATR/BPN bisa dituntaskan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.
“Segala capaian yang telah diraih selama ini tentu yang baik kita pertahankan. Saya hanya bertugas untuk meyakinkan, target-target pencapaian tersebut bisa kita wujudkan bersama. Bahkan ada percepatan-percepatan, terobosan-terobosan yang diperlukan,” ungkapnya mantap.
AHY menyampaikan, bahwa Rakernas Kementerian ATR/BPN 2024 yang diselenggarakan selama tiga hari ini mencakup berbagai hal penting, termasuk pesan yang jadi titik berat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pihaknya.
“Ada tiga hal utama yang perlu mendapatkan atensi. Pertama, Bapak Presiden Jokowi menekankan pentingnya penerapan sertifikat tanah elektronik, “ bebernya.
“Kedua, beliau juga menitipkan agar Kementerian ATR/BPN aktif mengawal revisi PP terkait dengan pemberian hak atas tanah untuk mendukung pelaksanaan karbon trading,” lanjutnya.
Terakhir, mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah pada sisa tahun ini. AHY menambahkan, Kementerian ATR BPN telah memetakan dan menginventarisir 110 juta bidang tanah sampai 2023.
“Namun, sisa 10 juta itu tetap membutuhkan atensi kita semua. Mudah-mudahan PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini bisa kita tuntaskan di sisa waktu yang ada,” pungkas AHY optimis.*