Terkini AgrariaKunker ke Maluku, Mendagri Apresiasi Angka Inflasi Terkendali

Kunker ke Maluku, Mendagri Apresiasi Angka Inflasi Terkendali

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan tren pengendalian inflasi di Provinsi Maluku terus membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2024 capaian inflasi Provinsi Maluku berada di angka 2,81 persen. Angka ini terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya seperti Maluku Utara (Malut) sebesar 4,41 persen.

“Jadi intinya relatif di Maluku inflasi relatif stabil, terkendali,” katanya usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, khusus untuk wilayah Indonesia Timur, perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) memang memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka inflasi. Pasalnya, pada momen tersebut banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Hal ini tentu saja berimbas terhadap naiknya tiket transportasi dan pusat rekreasi.

Baca juga  Hadiri Forum NTU Dialogue, Mendagri Beberkan Capaian Positif Indonesia di Skala Global

“Mungkin ini didongkrak kemarin kita tahu bahwa di daerah Indonesia bagian Timur termasuk Maluku banyak saudara-saudara kita yang memperingati Natal, Tahun Baru, banyak pulang kampung, juga itu mempengaruhi harga di bidang transportasi, harga rekreasi, makanan dan minuman,” ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengajak daerah-daerah dengan kondisi inflasi tinggi agar segera melakukan langkah pengendalian. Mereka juga diarahkan untuk bekerja sama dengan BPS di tingkat kabupaten/kota untuk mencari sumber masalah serta solusinya.

“Saya berikan kesempatan untuk segera mencari penyebab masalahnya, koordinasi dengan Forkopimda, Kapolres, Dandim, Kajari untuk mencari tahu masalahnya, komoditas apa penyumbangnya, kalau bisa selesaikan, selesaikan sendiri, kalau tidak bisa, minta bantuan provinsi,” imbuhnya.

Mengendalikan angka inflasi, lanjut Mendagri, merupakan aspek yang sangat penting bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebab, angka inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat di bidang barang dan jasa. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kehidupan masyarakat semakin susah.

Baca juga  Sosialisasi Penyusunan Laporan Interim SFDRR Indonesia Periode 2015-2021

“Pertama adalah di awal tahun ini kita melakukan evaluasi terhadap inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, dan itu merupakan perintah dari Bapak Presiden, sudah setahun lebih kita menjaga supaya inflasi tidak naik, yang membuat rakyat menjadi susah,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...