Terkini AgrariaBalikpapan Ditargetkan Menjadi Kota Lengkap pada Akhir 2023

Balikpapan Ditargetkan Menjadi Kota Lengkap pada Akhir 2023

AGRARIA.TODAY – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door to door, pada Rabu (01/11/2023). Penyerahan sertipikat berlangsung di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada 10 penerima perwakilan masyarakat Kota Balikpapan. Seraya menyerahkan sertipikat, Hadi Tjahjanto mengatakan kepada masyarakat yang ada bahwa bidang tanah di Balikpapan sudah hampir seluruhnya terdaftar.

“Saya lihat target PTSL 248.000 bidang, sudah selesai 236.000 bidang, artinya sudah 96%. Jadi sudah bisa kita deklarasikan menjadi Kota Lengkap,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan demikian, Balikpapan dapat dideklarasikan menjadi Kota Lengkap pada akhir tahun 2023. Menurut Hadi Tjahjanto, dengan menjadi Kota Lengkap, tanah di Balikpapan ke depannya akan aman dari mafia tanah. “Kalau sudah Kota Lengkap berarti seluruh tanah di wilayah Balikpapan ini sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, aman sudah tidak ada mafia tanah bermain di sini,” ujar Hadi Tjahjanto.

Baca juga  Pilkades Serentak Majalengka dan Jembrana Berjalan Sukses Sesuai Prokes, Bisa Jadi Acuan Daerah Lain

Selain terhindar dari mafia tanah, dengan lengkapnya bidang tanah terdaftar di Balikpapan dapat menghindari risiko konflik antar tetangga. “Antara tetangga kiri-kanan batasnya jelas sudah, tidak ada lagi caplok atau cekcok antar tetangga,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Keuntungan lainnya dari Kota Lengkap, dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN ialah ke depannya dapat mengundang para pelaku usaha yang siap menanamkan modal di Balikpapan. Jika demikian maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Balikpapan. “Tentunya kalau sudah Kota Lengkap akan ada investor datang yang akan meningkatkan perekonomian warga,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyerahan sertipikat ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran. (LS/PHAL)

Baca juga  PUPR Tingkatkan Bantuan Sarpras Air Bersih

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...