Terkini AgrariaMendagri Minta Kepala Daerah Se-Sultra Turunkan Angka Stunting

Mendagri Minta Kepala Daerah Se-Sultra Turunkan Angka Stunting

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya menurunkan angka stunting. Penanganan stunting di Sultra menurut Mendagri akan berpengaruh pada perbaikan daerah karena nantinya jumlah usia muda yang produktif menjadi meningkat. Kunci perbaikan stunting ini tentunya didasarkan pada kesehatan dan pendidikan.

“Pendidikan mereka harus mampu terdidik, terlatih, dan mereka harus sehat. (Lalu) kunci dari kesehatan itu salah satunya, mereka harus cukup nutrisi di masa seribu hari kehidupan. Sembilan bulan dalam kandungan, dua tahun di luar kandungan,” katanya pada Rapat Koordinasi Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari, Jumat (27/10/2023).

Mendagri menjelaskan, balita yang kekurangan gizi pertumbuhan otak dan badannya menjadi tidak normal. Kondisi yang menyebabkan fisik pendek dan kecil, serta pertumbuhan otak yang terganggu inilah yang disebut dengan stunting. Intervensi yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan makanan-makanan yang kaya dengan protein seperti telur, daging, dan ikan.

Baca juga  Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi Anggaran di Kalbar untuk Dongkrak Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

“Intervensi dengan makanan-makanan bergizi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, target program stunting harus dimulai dengan data (by name dan by address), tidak hanya dengan membagikan beras dan makanan. Dia mencontohkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang memiliki program Sistem Pencegahan Stunting (Simpati) dengan membagikan handphone ke seluruh Posyandu oleh bupati. Mereka setiap hari berkeliling untuk mendata ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun yang tidak mampu, sehingga data tersebut terus diperbarui.

“Nomor satu adalah data, dan datanya harus bottom-up, berbasis dari desa, Posyandu, untuk ngecek ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun yang tidak mampu, sehingga mereka diberikan intervensi bantuan. Bagi yang mampu diberikan penjelasan,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra dapat membuat platform yang bisa menunjukkan data riil terkait stunting. Data stunting nasional sendiri menunjukkan angka 21 persen, sedangkan stunting di Provinsi Sultra sebanyak 27 persen. “Ini tanggung jawab kita, ini anak-anak, ini menyangkut generasi muda ke depan, tanggung jawab kita sama Tuhan sekali lagi, sama masyarakat dan rakyat,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...