Terkini AgrariaLantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim, Mendagri: Teruskan Program Prioritas dan Strategis...

Lantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim, Mendagri: Teruskan Program Prioritas dan Strategis Nasional

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dan Pj. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik untuk melanjutkan berbagai program prioritas dan strategis nasional. Beberapa di antaranya seperti penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

“Tugas utama yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan, running, jangan sampai terjadi kekosongan. Tapi selain itu saya minta juga mereka melakukan hal-hal yang prioritas, baik nasional maupun daerah,” ujar Mendagri kepada awak media usai Pelantikan Pj. Gubernur Sumsel dan Pj. Gubernur Kaltim yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Provinsi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/10/2023).

Khusus di lingkup kewilayahan, Mendagri meminta Pj. Gubernur Kaltim agar mendorong dan mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung. Sedangkan kepada Pj. Gubernur Sumsel, Mendagri meminta agar program-program strategis nasional yang ada di Sumsel tetap berjalan. Termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, hingga penanganan persoalan lingkungan.

Baca juga  Presiden Apresiasi Perjuangan Para Dokter di Tengah Pandemi Covid-19

“Saya minta betul-betul dalam waktu pendek ini tangani kebakaran hutan lahan yang ada di sana, karena saya mendengar kualitas udara di Kota Palembang tidak sehat. Jadi ada beberapa titik kebakaran, segera dikerjakan dengan Forkopimda, di samping tentunya akan meminta bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta mereka agar bersama-sama dengan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem dan situasi kondusif dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa kedua Pj. yang terpilih memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sangat memadai tentang pemerintahan. Sebagai alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau sekarang beralih nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), keduanya saat ini dipercaya mengemban jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.

Baca juga  Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat demi Sukseskan Program PTSL

“Dua-duanya Dirjen yang memahami selama ini tentang daerah. Satu memahami tentang prinsip-prinsip pemerintahan, otonomi daerah, Pak Akmal Malik doktor, Dirjen Otda (Otonomi Daerah). Dan kemudian Pak Dr. Agus Fatoni adalah Dirjen Bina Keuda, jadi sangat memahami,” terangnya.

Selain itu, baik Agus Fatoni maupun Akmal Malik juga telah berpengalaman menjalankan tugas sebagai Pj. gubernur. Fatoni diketahui pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) selama 3 bulan, sedangkan Akmal juga pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) selama 12 bulan.

“Saya meminta dua penjabat gubernur betul-betul mengkonsolidasikan ke dalam dengan Forkopimda, dengan para staf, dan juga dengan para bupati/wali kota. Karena beliau berdua adalah birokrat, ASN yang apolitik, maka otomatis kita harapkan tidak ada sekat-sekat politik dengan para bupati/wali kota,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...