Terkini AgrariaKemenhub Lantik 92 Perwira Pandu, 3 Diantaranya Pandu Wanita

Kemenhub Lantik 92 Perwira Pandu, 3 Diantaranya Pandu Wanita

AGRARIA.TODAY – Kementerian Perhubungan kembali melantik sebanyak 92 orang Perwira Pandu dan 3 (tiga) orang di antaranya adalah Pandu Wanita. Ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut mendukung prinsip kesetaraan gender dengan membuka peluang seluas-luasnya dan memberikan kesempatan yang sama bagi pelaut wanita untuk berprofesi sebagai pandu.

“Masih dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023, menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena terdapat 3 (tiga) orang Pandu Wanita dari total 92 orang Pandu yang dilantik pada hari ini,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi.

Menurut Capt. Antoni, dengan telah ditetapkannya 151 wilayah perairan sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa serta proyeksi kebutuhan pemanduan di seluruh wilayah perairan Indonesia, maka Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen untuk terus mencetak Perwira Pandu secara bertahap dan berkesinambungan, melalui skema kerjasama internal maupun dengan institusi pendidikan pelatihan yang berkompeten.

Baca juga  Pemko dan DPRD Sepakati KUA dan PPAS Kota Payakumbuh Tahun 2020

“Sejak tahun 1971 hingga akhir tahun 2022, Ditjen Perhubungan Laut telah mencetak Pandu sebanyak 1.825 orang dan kami berkomitmen untuk terus mencetak Perwira Pandu Indonesia yang profesional, handal, dan berdaya saing di kancah internasional,” imbuhnya.

Namun demikian, terdapat tantangan bagi pemerintah selaku regulator dalam penyelenggaraan pemanduan dan penundaan kapal, salah satunya adalah harus melakukan terobosan inovatif dan penerapan teknologi informasi (digitalisasi).

“Dalam upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyediakan layanan secara online melalui aplikasi Inaportnet dan SIPANDU yang dalam waktu dekat akan segera diintegrasikan,” kata Capt. Antoni.

Lebih lanjut, sejalan dengan semangat digitalisasi, di awal Februari 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia, yang memuat ketentuan tentang potensi implementasi pemanduan secara elektronik (E-Pilotage) dengan memanfaatkan Vessel Traffic Services (VTS).

Baca juga  Kemendagri: Sinergi Pemda, DPRD dengan Forkopimda Miliki Peran Strategis Penanganan Pandemi Covid-19

Pada pelantikan tersebut, Capt. Antoni menyampaikan pesan khusus kepada para Pandu untuk menjadi Pandu yang CARE yaitu Pandu yang memiliki jiwa “Creative, Agile, Responsible, dan Empathy” kreatif dalam berpikir, tanggap, adaptif terhadap segala perkembangan zaman, bertanggung jawab serta memiliki empati persaudaraan dan jiwa korsa yang kokoh.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pelaksana pelatihan dalam hal ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia, juga kepada Indonesia Maritime’s Pilot Association (INAMPA), atas kontribusinya mewadahi para Perwira Pandu dalam menjalankan tugas mendukung terciptanya keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para Perwira Pandu atas keberhasilannya menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pandu Tingkat II Angkatan 52, 53, 54 dan 55 Tahun 2023,” pungkas Capt. Antoni.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...