Terkini AgrariaRp187 T Dikucurkan, Kesejahteraan Tumbuh dari Perdesaan

Rp187 T Dikucurkan, Kesejahteraan Tumbuh dari Perdesaan

Selama empat tahun program dana desa dijalankan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana bagi pembangunan desa yang terus meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2018 ini, tercatat anggaran sebesar Rp187 triliun telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa.

Presiden Joko Widodo dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 yang kali ini digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan kucuran dana terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Tanah Air.

“Rp187 triliun selama empat tahun adalah uang yang sangat besar. Belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebesar ini untuk desa. Belum pernah!” ujarnya di Gedung Wisma Negara, Makassar, pada Sabtu, 22 Desember 2018.

Di tahun pertama pelaksanaan pada 2015 lalu, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya dana desa dianggarkan lebih pada besaran Rp47 triliun. Anggaran ini kemudian meningkat kembali menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 ini.

Baca juga  Resmi Membuka GTRA Summit 2022, Presiden Joko Widodo Tekankan Keterbukaan dan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga

Dari alokasi tersebut, sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara masif. Hingga saat ini, sepanjang 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48.000 PAUD, hingga 6.900 pasar desa berhasil dibangun.

“Ada 48.000 PAUD yang telah dibangun dari dana desa di seluruh Tanah Air, 6.900 pasar desa yang dibangun dari dana desa, dan lainnya seperti jembatan, saluran irigasi, embung, air bersih, dan BUMDes. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebut satu per satu,” kata Presiden.

Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 1.300 pendamping dana desa, 2.200 kepala desa, hingga 1.200 kader desa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...