Terkini AgrariaKendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pemda dengan Indeks Perkembangan Harga Tinggi

Kendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pemda dengan Indeks Perkembangan Harga Tinggi

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhamamd Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi. Dirinya mengimbau kepala daerah yang memiliki IPH tinggi agar melakukan upaya pengendalian harga sehingga inflasi terkendali.

Mendagri mengatakan, meski pada Juli 2023 angka inflasi secara nasional terbilang baik yaitu sebesar 3,08 persen, tapi upaya pengendalian diperlukan karena kondisi inflasi terus bergerak. “Kalau kita tidak kendalikan ini bisa tidak terkendali atau melonjak lagi, jadi jangan bosan untuk mengikuti rapat ini,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, tiga daerah meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki IPH tinggi pada minggu II Agustus 2023. Daerah tersebut di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan IPH mencapai 0,71 persen, Kabupaten Keerom 2,22 persen, dan Kota Tidore Kepulauan 4,49 persen.

Baca juga  APEC CEO Dialogue 2020, Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi Pemda yang mampu mengendalikan harga sehingga laju inflasi terjaga. Daerah tersebut seperti Provinsi Riau yang IPH-nya mencapai minus 3,51 persen, Kabupaten Pulau Morotai minus 6,9 persen, dan Kota Tomohon minus 4,13 persen.

Sesuai dengan arahan Presiden, tambah Mendagri, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten. Hal ini seperti yang dilakukan Presiden yang konsisten ke daerah-daerah dan mengecek harga-harga di pasar. Presiden juga rutin memimpin rapat pengendalian inflasi di tingkat pusat. “Hampir setiap minggu, (rapat) dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama para menteri dan kepala lembaga, termasuk Polri dan TNI,” ujarnya.

Mendagri mengungkapkan, secara umum komoditas di daerah yang banyak mengalami inflasi yakni beras, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Ada pula daerah yang inflasinya disumbang oleh harga ikan segar. Karena itu, dirinya meminta Pemda agar betul-betul memperhatikan inflasi dan melakukan upaya pengendalian.

Baca juga  Tingkatkan Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat melalui Pengelolaan PNBP yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

“Jadi dari 90 kota yang dilakukan survei minggu lalu, 77 kota mengalami inflasi, mudah-mudahan inflasi tidak di atas nasional, tapi kenaikan inflasi artinya terjadi kenaikan, sementara 13 itu menurun kenaikan harga barang jasanya menurun,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir juga mengimbau Pemda agar memperhatikan komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi. Dirinya juga menyebutkan sejumlah daerah yang perlu melakukan upaya pengendalian dengan mengecek harga-harga komoditas di pasar.

“Sehingga dalam minggu depan bisa terjadi perubahan untuk daerah-daerah yang disebutkan bisa menjadi turun (inflasinya),” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...