AGRARIA.TODAY – Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Swiss-Belhotel Merauke, Papua Selatan, Rabu (9/8/2023).
Rakor ini dihadiri 150 orang yang terdiri atas kader PKK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan se-Papua Selatan, dan perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dalam kesempatan itu diserahkan secara simbolis bantuan pemerintah (Banper) berupa bahan pangan dari Bapanas.
Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menyampaikan, Rakor ini merupakan kegiatan yang sangat penting, karena menyangkut kebijakan yang bakal diambil oleh Bapanas secara makro. Ia juga menyampaikan terima kasih karena PKK diundang dan dilibatkan.
“Kegiatan ini akan ada kesimpulan atau rekomendasi untuk tingkat nasional, namun kemudian PKK diikutsertakan itu sangat membanggakan, mengingat PKK itu pelaku mikro. Sebetulnya PKK pelaku langsung, mengeksekusi apa kebijakan dari pemerintah,” papar Tri.
Tri mengatakan, sebagai badan nasional yang bekerja sama dengan provinsi, Bapanas nantinya bakal menghasilkan rekomendasi atau kebijakan-kebijakan yang penting.
“Namun kami dari Tim Penggerak PKK sebagai pelaku mikro pelaksana eksekusi yang sampai ke dasawisma, kepada rumah-rumah secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, juga sebetulnya memerlukan kerja sama yang lebih (yang tidak) hanya di dalam ruangan ini,” beber Tri.
Ia mengaku sering menemui kader-kader PKK yang mengeluh kerepotan dalam membangun koordinasi dengan pihak pemerintah. Hal ini mengingat mereka tidak dibekali anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
“Sehingga kami dari TP PKK Pusat, bekerja sama dengan Bapak Mendagri sebagai Pembina TP PKK, telah memberi kemudahan kepada PKK untuk membuat program-program yang nantinya ditempelkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga kekuatan TP PKK di lapangan mempunyai dukungan dari pemerintah setempat. Sebab, apalah artinya kebijakan makro dan strategi yang luar biasa baiknya, kalau tidak ada eksekusi di lapangan,” urai Tri.
Lebih lanjut, Tri mengatakan, upaya mengatasi kerawanan pangan diperlukan untuk menekan angka prevalensi stunting. Selain memberikan bantuan pangan, upaya ini juga dapat didukung dengan memperkuat daya beli masyarakat dalam memenuhi makanan bergizi.
“Saya pikir, semua strategi apa pun itu tidak akan bisa berhasil, kalau masih ada generasi muda, anak-anak kita yang stunting. Saat ini menurut data, di Merauke sendiri, ada 16 persen terdampak anak stunting, itu pun dihitung dari anak-anak bayi atau batita yang ditimbang di Posyandu, bagaimana yang tidak mendatangi Posyandu atau tidak terdata itu ada 16 sekian persen,” ungkap Tri.
Data tersebut, lanjut Tri, tersebar di Kabupaten Merauke yang notabene sebagai lumbung pangan. Kondisi ini membuat Tri Khawatir dengan sebaran stunting di kabupaten yang dinilai rawan pangan seperti Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
“Kita ketahui beberapa tahun lalu ada bencana kelaparan di Asmat. Mudah-mudahan dari Rakor ini kita bisa menghasilkan hal yang betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan oleh para pengurus PKK,” harapnya.
Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut menambahkan, meski TP PKK Pusat tidak ikut dalam pengambilan kebijakan nasional, tapi organisasi ini merupakan mitra strategis pemerintah. “Dan itu dijamin dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2017,” tandasnya.