Terkini AgrariaHari Otoda Ke-XXVII, Bupati Safaruddin : Kewenangan Otoda Harus Transparan

Hari Otoda Ke-XXVII, Bupati Safaruddin : Kewenangan Otoda Harus Transparan

Lima Puluh Kota | Agraria.today — Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kembali menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) ke-XXVII tahun 2023, Sabtu (29/04/2023).

Bertempat di Halaman Kantor Bupati, Bukik Limau, Sarilamak, Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota Safarudddin Dt. Bandaro Rajo dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Widya Putra bersama unsur Forkopimda, para asisten, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menilik sejarah, tonggak pelaksanaan otonomi daerah diawali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dimana Pemerintah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 daerah tingkat II percontohan yang ditetapkan pada 21 April 1995. Kemudian dengan keluarnya Kepres Nomor 11 tahun 1996, maka ditetapkan Hari Otonomi Daerah jatuh pada 25 April 1996.

Keputusan tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-undang tersebut mengatur tentang kewenangan daerah dalam seluruh bidang pemerintahan terkecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Baca juga  Tanah Ponpes Tertua di Gorontalo Sekarang Bersertipikat Wakaf

Mengusung tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”, Bupati Safaruddin dalam sambutannya menyampaikan, 27 tahun perjalanan otonomi daerah, sudah banyak menuai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat melalui penyelenggaraan yang bersih dan demokratis. Untuk itu, katanya, kewenangan tersebut harus menghadirkan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggungkan kepada masyarakat.

“Melalui momentum hari Otoda ini, kami mengajak seluruhnya terutama untuk para ASN, agar memiliki integritas, profesional, kompeten dan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan filosofi Otoda,” harap Bupati Safaruddin.

Disamping itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi dan stabilitas perekonomian di daerah, Bupati Safaruddin berharap kepada seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi menggalakkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Tak ketinggalan, penurunan angka prevalensi stunting masih jadi fokus utama pemerintah daerah, kami menghimbau instansi terkait untuk mengambil langkah strategis melalui koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkas Bupati Safaruddin.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...