Lima Puluh Kota | Agraria.today — Prov. Sumbar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem 0,77% dibawah angka nasional sebesar 2,04 %, sedangkan angka prevalensi stunting mencapai 25,2% atau diatas angka nasional yang hanya 21,6%. Untuk itu, Pemerintah pusat meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar harus mengoptimalkan dan memastikan agar saling melengkapi atas penggunaan alokasi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBdes untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting.
Hal demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat membuka Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten /Kota Sumatera Barat, Rabu, (05/04/2023).
Dilaksanakan secara daring, Roadshow turut diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang didampingi Sekretaris Daerah Widya Putra dan unsur Forkopimda Lima Puluh Kota serta Bupati/Wali Kota di Sumatera Barat.
“Upaya lain dalam penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumbar adalah dengan penggunaan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang ada di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sasaran intervensi sebagai upaya penajaman sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting,” ungkap Menteri Muhadjir di bagian lain penyampaiannnya.
Ia meminta PemerintahProvinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat harus ‘keroyokan’ melahirkan berbagai inovasi dengan sejumlah stakeholder yang ada di Sumatera Barat. Disamping itu, Menteri Muhadjir mengatakan, sesuai Permendes No.8 Tahun 2022, prioritas dana desa adalah untuk kemiskinan ekstrem, stunting, dan kerawanan pangan.
“Untuk itu kami berharap, serapan dana desa untuk ketiga prioritas tersebut dapat dinaikkan melalui alokasi BLT, perbaikan rumah, fasilitas umum yang dijadikan program padat karya bagi keluarga miskin ekstrem,” pungkas Menteri Muhadjir.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat memaparkan laporannya bahwa ada sejumlah kendala yang terjadi dalam penurunan prevalensi stunting di Lima Puluh Kota, diantaranya keterbatasan kemampuan petugas pengumpulan data hasil pengukuran, kemudian tidak ada lagi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di tahun 2023 untuk stunting, tidak singkronnya data dari Kementerian Kesehatan dengan BKKBN, keterbatasan antropometri dan USG di Posyandu dan Puskesmas.
“Sementara itu, untuk penghapusan kemiskinan ekstrem Pemkab Lima Puluh Kota dihadapi dengan terbatasnya akses lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kurang memadainya infrastruktur jalan, air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin,” jelas Bupati Safaruddin.
Safaruddin berharap, melalui Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan yang diselenggarakan Kemenko PMK tersebut dapat menegaskan komitmen satu data kemiskinan yang digunakan lembaga/ kementerian serta diperlukannya anggaran khusus untuk mencapai target prevalensi stunting 14% dan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 melalui dukungan alokasi yang tidak hanya kepada kepada BKKBN dan Kesehatan tetapi juga ke perangkat daerah pendukung lainnya.
“Perlu penguatan SDM dan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi sanitasi layak, air bersih, dan akses jalan dari Pemerintah Pusat guna percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tandas Safaruddin.