Terkini AgrariaMenteri ATR/Kepala BPN Pastikan Pendaftaran Tanah Bebas Pungli di Jombang

Menteri ATR/Kepala BPN Pastikan Pendaftaran Tanah Bebas Pungli di Jombang

AGRARIA.TODAY – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto hadir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk memastikan pendaftaran tanah di wilayah tersebut berjalan baik dan terbebas dari pungutan liar (pungli). Setibanya di Desa Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, ia langsung mendatangi sejumlah rumah warga untuk menyerahkan sertipikat sekaligus berdialog soal proses pendaftaran tanah dengan para pemilik tanah.

“Saya didampingi Ibu Bupati menyerahkan sertipikat secara door to door ini tujuannya untuk melihat secara langsung permasalahan-permasalahan. Pada dasarnya semua berjalan lancar, masyarakat senang menerima sertipikat sesuai dengan tanah mereka,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN usai menyerahkan 11 sertipikat kepada masyarakat di Desa Dukuhklopo, Kamis (06/07/2023).

Hadi Tjahjanto menyatakan, sertipikat tanah yang telah diterima masyarakat ini mampu meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan kehidupan. Ia berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan sertipikatnya menjadi alat bantu pertambahan modal usaha dengan mengajukan Hak Tanggungan ke perbankan, misalnya untuk para petani bawang yang ada di desa tersebut.

Baca juga  Peran Penting Media dalam Membangun Demokrasi

“Sertipikat itu juga memiliki nilai ekonomi, sehingga rata-rata di desa ini banyak yang melaksanakan UMKM. Oleh sebab itu, saya sampaikan sertipikat ini juga bisa dijadikan modal dengan dijadikan Hak Tanggungan ke bank untuk hal yang produktif bukan konsumtif,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kunjungan ini, Hadi Tjahjanto menyampaikan jika dilihat berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, wilayah Jombang memiliki 306 desa, di mana 50% dari desa tersebut sudah lengkap terdaftar seluruh tanahnya. “Setelah selesai menjadi Desa Lengkap, kita upayakan satu desa sudah terdaftar. Kita akan berikan Peta Bidang Tanah (PBT), kepala desa bisa mengontrol di mana saja sawah, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, di mana kepala desa bisa menjaga. Termasuk juga menjaga sempadan sungai, situ, jangan sampai situ mengecil, ini adalah tugas kepala desa,” paparnya.

Baca juga  Kemendagri Amanatkan Pemda Berperan Aktif Tingkatkan Implementasi SPM di Daerah

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; beberapa Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Tomi Jomaliwan; dan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab beserta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (YS/PHAL)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...