Terkini AgrariaKunker Ke Kab. Lebong, Mendes PDTT Minta Agar Dana Desa Tidak Hanya...

Kunker Ke Kab. Lebong, Mendes PDTT Minta Agar Dana Desa Tidak Hanya Untuk Infrastruktur

LEBONG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Rabu (19/12), melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Lebong.

Dalam kesempatan tersebut Mendes PDTT Eko meminta kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memanfaatkan Dana Desa (DD) tak terfokus hanya pada pembangunan infrastruktur.

Tapi juga digunakan untuk pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Salah satunya yaitu mengembangkan desa wisata yang muaranya meningkatkan roda perekonomian di desa itu sendiri.

“Terutama untuk di Kabupaten Lebong dengan cuaca yang masih dingin dan sejuk saya rasa cocok untuk wisata, cocok untuk tanaman holtikultura. Itu akan bisa meningkatkan pendapatan,” kata Menteri Eko.

Terkait hal itu, tahun 2019 mendatang Kemendes PDTT siap untuk mengirimkan 10 Kepala Desa di Kabupaten Lebong untuk belajar ke Desa Kutuh, Badung, Bali yang sudah berhasil mengambangkan desa wisata dalam pemanfatan DD.

Baca juga  Dengan Dana Desa, Presiden Ingin Potensi Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Diharapkan sistem yang diterapkan di Desa Kutuh bisa diadopsi dan diterapkan oleh Desa di Kabupaten Lebong. “Bagi Kepala Desa yang berangkat wajib menerapkan dan selanjutnya berbagi ilmu kepada Kepala Desa lainnya,” tambah Mendes PDTT Eko.

Sementara itu, Bupati Lebong Rosjonsyah, mengaku digelontorkannya DD oleh Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lebong.

Terlebih lagi pembangunan dari DD dinilai akan lebih tepat sasaran karena Pemdes dinilai lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Pembangunan seperti JUT (Jalan Usaha Tani, red) dan jalan desa sekarang sudah bisa dibangun dengan anggaran desa tanpa membebankan APBD Kabupaten,” kata Rosjonsyah.

Sementara itu, Kemendes PDTT melalui kunjungannya juga memberikan bantuan total Rp 4,5 Miliar untuk 16 desa yang ada di Kabupaten Lebong.

Masing-masing dari program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Local (PIID-PEL) sebesar Rp 3 miliar yang diberikan kepada 2 Desa, bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada 10 BUMDes yang ada di Kabupaten Lebong sebesar Rp 500 juta.

Baca juga  PSIS Semarang kembali kontrak Bruno Silva

Selanjutnya bantuan modal usaha ekonomi desa tahun 2019, kepada 2 Desa sebrsar Rp 400 juta, bantuan pasar Desa tahun 2019 sebesar Rp 340 juta untuk 2 Desa dan bantuan pengembangan usaha BUMDes tahun 2019 sebesar Rp 300 juta yang diberikan kepada 2 BUMDes yang ada di Kabupaten Lebong.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...