Terkini AgrariaHuntara yang Dibangun Kementerian PUPR Mulai Ditempati

Huntara yang Dibangun Kementerian PUPR Mulai Ditempati

Palu – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan 136 dari total 699 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Salah satu huntara yang rampung dan mulai ditempati adalah huntara Silae di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu oleh sebanyak 29 kepala keluarga (KK).

Peresmian penghunian pertama dilakukan bersama oleh Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Hidayat Lamakarate, dan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo, Senin (17/12/2018).

Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan bahwa di Kelurahan Silae sudah berdiri 10 unit huntara yang setiap unit terdiri atas 12 bilik dan setiap bilik ditempati satu KK. “Ini yang pertama kita lakukan pemindahan pengungsi dari shelter pengungsian ke huntara. Tiap bilik dapat menampung sampai lima anggota keluarga. Untuk hari ini 29 KK dulu sambil kita mengevaluasi melalui respon pengungsi yang menempati huntara itu,” kata Arie.

Baca juga  Sidang Paripurna DPR Sahkan UU Sumber Daya Air, Penguasaan Negara Terhadap Air Semakin Kuat

Huntara di lokasi itu dilengkapi sejumlah fasilitas seperti MCK umum, lampu penerangan dan tempat penampungan air bersih. Dalam tiap bilik juga dilengkapi kasur, kompor gas dan beras lima liter bagi penghuni yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Pembangunan 699 unit huntara ditargetkan rampung pada akhir Desember 2018. Pembangunan huntara tersebar di Kota Palu (288 unit), Kabupaten Sigi (233 unit) dan Kabupaten Donggala (188 unit). Jumlah ini merupakan tahap I dari total 1.200 huntara yang akan dibangun Kementerian PUPR. Untuk pembangunan huntara sisanya masih menunggu kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain huntara, tengah disiapkan pembangunan hunian tetap (Huntap) di 4 lokasi yakni di Kelurahan Duyu, Petobo dan Tondo di Kota Palu dan Kelurahan Pombewe di Kabupaten Sigi. Penetapan lokasi huntap akan mengacu pada masterplan yang tengah disusun oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya sehingga pembangunan kawasan permukiman relokasi korban bencana tangguh bencana sesuai dengan prinsip Build Back Better.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...