Terkini AgrariaMendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Komoditas yang Mengalami Kenaikan Harga Tinggi

Mendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Komoditas yang Mengalami Kenaikan Harga Tinggi

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan komoditas yang mengalami kenaikan harga tinggi. Hal itu ditegaskan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/5/2023).

“Intinya ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian kita semua, komoditas-komoditas yang relatif stabil seperti beras, daging sapi, relatif cukup stabil stok juga relatif cukup, meskipun beras medium perlu menjadi perhatian. Kemudian ada yang naik turun tapi relatif terkendali, yaitu cabai merah, cabai rawit,” katanya.

Mendagri menjelaskan, perlu kerja sama dan intervensi dari pemerintah pusat yaitu Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya dalam mendukung daerah mengendalikan inflasi. Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu para pedagang, termasuk dengan memberikan subsidi transportasi dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kita perlu betul-betul perlu bekerja baik di tingkat pusat rapat koordinasi maupun di daerah juga bisa bergerak sendiri. Khususnya untuk mengatasi kenaikan telur ayam ras, daging ayam ras, jagung, bawang merah, bawang putih,” ungkapnya.

Baca juga  Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-78 TNI

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Ismartini yang hadir secara langsung dalam Rakor tersebut menjelaskan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu keempat bulan Mei 2023. Data menunjukkan, secara nasional terdapat 52 persen kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH dan 35 persen lainnya mengalami penurunan. Kenaikan IPH cenderung banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

“Adapun sepuluh kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi, ini terdiri dari Pangandaran, Sigi, Nias, Gunungkidul, Magelang, Cimahi, Grobogan, Balangan, Mukomuko, dan Kulon Progro,” ujarnya.

Kemudian dia menambahkan sepuluh kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi, yaitu Batang Hari, Konawe, Tebo, Sungai Penuh, Kerinci, Nagekeo, Sarolangun, Aceh Barat Daya, Tapanuli Tengah, dan Sekadau.

Adapun komoditas yang memberikan andil kenaikan harga terbesar di Pulau Sumatra, yaitu daging ayam ras dan bawang putih. Sementara di Pulau Jawa, komoditas yang mendominasi terjadinya kenaikan harga, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kemudian di luar Pulau Jawa dan Sumatra, kenaikan harga dominan terjadi pada komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Baca juga  Satgas Covid-19: Zona Risiko Sedang Bukan Zona Nyaman

Di sisi lain, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Notosusanto menyampaikan ruang lingkup kerja sama yang dilakukan Bapanas dalam pengendalian inflasi.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam hal peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu kerja sama dalam hal pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

“Kemudian peningkatan sinergi antara pusat dan daerah tentang upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. Kemudian berikutnya, kegiatan lain yang disepakati para pihak,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...