Terkini AgrariaPemkab Lima Puluh Kota Bersama BSSN Luncurkan Lima Puluh Kota CSIRT

Pemkab Lima Puluh Kota Bersama BSSN Luncurkan Lima Puluh Kota CSIRT

Lima Puluh Kota | Agraria.today — Untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan serta penanganan pengamanan informasi yang efektif dan responsif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber dan merupakan salah satu pilot project Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Propinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika jadi Kabupaten/Kota ketiga di Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Lima Puluh Kota CSIRT. Launching Lima Puluh Kota CSIRT ditandai dengan penekanan tombol launching oleh Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Senin (20/03/23).

Hadir dalam launching tersebut Sekretaris Daerah Widya Putra bersama unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar yang diwakili Kepala Bidan Siber dan Sandi Eko Faisal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lima Puluh Kota Eki H.P, Kepala Diskominfo Lima Puluh Kota Desri, dan perwakilan Diskominfo se- Sumatera Barat dan Kepala OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Baca juga  Di Subang, Gus Menteri dan Mensos Tinjau Langsung Penyaluran BST dan BLT Dana Desa

Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan akurat. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Pemkab Lima Puluh Kota saat ini telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi berupa penyediaan 79 Aplikasi, baik itu website perangkat daerah, aplikasi e-government maupun sistem informasi desa yang tersebar pada seluruh perangkat daerah dan nagari.

“Namun, informasi dan data yang tersebar di 79 aplikasi tersebut diamankan keutuhan dan ketersediaannya sesuai dengan standar keamanan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018,” ungkap Safaruddin.

Safaruddin turut menjelaskan, kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat juga diiringi dengan resiko terjadinya serangan dan bahkan insiden terhadap berbagai pengguna ruang siber.

“Berbagai kasus insiden siber yang terjadi sepanjang tahun 2022 didominasi oleh serangan Malware sebesar 56,84% serta serangan berupa web defacement terjadi lebih dari 2300 kali dengan tujuan utama adalah sektor administrasi pemerintahan,” terang Safaruddin.

Ia berharap, terbentuknya Lima Puluh Kota CSIRT dapat memberikan edukasi, pengamanan, dan penanganan secara cepat dan efektif terhadap insiden SPBE di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Baca juga  Dukcapil Serahkan 53 Akta Kematian Awak KRI Nanggala 402

“Kami mengapresiasi BSSN atas dukungan dan fasilitasnya, kami berharap kerjasama dapat berlanjut, utamanya dalam peningkatan kapasitas SDM siber di Lima Puluh Kota,” pungkas Safaruddin.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah – Badan Siber dan Sandi Negara Hasto Prastowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga dalam menghadapi serangan siber terutama berkaitan dengan keamanan data.

“Kita menyadari bersama, semakin tinggi kemajuan teknologi akan berbanding lurus dengan tingkat keamanan data digital, CSIRT adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari serangan siber,” ujar Hasto.

Selanjutnya Ia berharap Lima Puluh Kota-CSIRT bisa berkoordinasi dengan CSIRT Provinsi Sumatera Barat dan BSSN dalam penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber. Sehingga akan ada respon yang cepat dalam kejadian siber ke depannya.

“Kolaborasi dan koordinasi sangat penting, apalagi dalam pembentukan CSIRT ini sejalan dengan apa yang diterapkan pemerintah dalam Sistem Pemeri Berbasis Elektronik (SPBE). Saya berharap CSIRT bisa mendukung penerapan SPBE dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...