Terkini AgrariaDiskominfo Lima Puluh Kota Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kampar

Diskominfo Lima Puluh Kota Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kampar

Lima Puluh Kota | Agraria.today — Mengatasi permasalah blankspot atau kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh sinyal komunikasi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang memiliki wilayah geografi yang berkontur ekstrim dan terpelosok. Memiliki kesamaan geografis, menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tujuan kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka sharing informasi terkait strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengatasi wilayah blankspot.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Zulfa Azmi disambut baik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota diwakili Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Ridho Azwardi pada Jumat (3/03/22) di Kantor Diskominfo Lima Puluh Kota, Ibuh.

Zulfa Azmi menyebutkan bahwa salah satu persoalan masyarakat di Kabupaten Kampar saat ini adalah belum meratanya akses jaringan komunikasi di beberapa daerah.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, BSKDN Jaring Masukan Pakar Bahas Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan

“Setelah kami diskusi dengan Pemerintah Provinsi Riau, salah satu daerah di Sumatera Barat yang bisa kami kunjungi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujarnya.

Hal ini juga tidak terlepas bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan memiliki kondisi geografi pegunungan yang sama.

Selanjutnya, Zulfa Azmi menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini ia mengetahui bagaimana Diskominfo Lima Puluh Kota dalam menangani blankspot. Ia mengatakan, “ada beberapa blankspot yang sudah didaftarkan Kabupaten Lima Puluh Kota ke Kementerian Kominfo untuk diberi bantuan sehingga blankspot yang ada sudah dibantu di beberapa titik dan ini belum dilakukan oleh Kabupaten Kampar.”

“Hal ini akan diusulkan dan lakukan oleh Kabupaten Kampar nantinya,” tambah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Kepala Bidang Aptika Ridho Azwardi merasa bangga atas kunjungan dari DPRD Kabupaten Kampar Komisi I ke Diskominfo Lima Puluh Kota.

Baca juga  Bima Sakti: penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah timnas

“Kunjungan ini memotivasi Diskominfo Lima Puluh Kota untuk terus mengupayakan pemerataan jaringan komunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...