Terkini AgrariaBupati Safaruddin Minta Agenda Prioritas Daerah Jadi Landasan Penyusunan RKPD 2024

Bupati Safaruddin Minta Agenda Prioritas Daerah Jadi Landasan Penyusunan RKPD 2024

Lima Puluh Kota | Agraria.today — Agenda-agenda prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMD tahun 2021-2026, masih sangat relevan untuk dijadikan landasan penyusunan program dan kegiatan pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024, dimana Pemerintah Daerah harus fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia, intervensi penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, mewujudkan 100 persen rumah layak huni dan persoalan-persoalan akar rumput yang terjadi di masyarakat Lima Puluh Kota.

Demikian pokok pikiran Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Ketua DPRD Deni Asra, Camat Akabiluru Nuzul Firman saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang RKPD 2024 Kecamatan Akabiluru, Kamis (9/02/23).

Musrenbang di Kecamatan Akabiluru sekaligus menjadi Musrenbang tingkat Kecamatan ke 13 atau terakhir yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Turut hadir dalam Musrenbang, Anggota DPRD Lima Puluh Kota Arsimedes, Kepala Bapelitbang Gusdian Laora serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Lima puluh Kota, Forkopimca, dan seluruh wali nagari di Kecamatan Akabiluru.

Baca juga  Kerja Sama dengan BPH Migas, Kemendagri Dukung Pengawasan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

“Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 merupakan upaya sistematik dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan kesempatan kerja, membuka lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah,” ujar Bupati pada bagian lain sambutannya.

Bupati mengatakan, berdasarkan evaluasi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sampai tahun 2022, ada beberapa indikator yang belum tercapai dan menjadi perhatian serius untuk kita capai tahun 2023 maupun tahun 2024 yang akan datang, diantaranya persentase gedung strategis yang saat ini masih di angka 71,74 persen, kondisi jalan kabupaten baru mencapai 53,96, sedangkan akses air bersih sudah mencapai 81,70 persen dan sektor strategis lainnya.

“Oleh karena itu kami meminta seluruh elemen bersama-sama bekerjasama dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan di daerah agar kita terarah, terpadu, dan tepat,” ulas Bupati Safaruddin.

Baca juga  Presiden Jokowi Serahkan Langsung 1.300 Sertifikat di Lampung Tengah

Sementara itu Ketua DPRD Deni Asra mengatakan, keinginan kuat dalam membangun Kecamatan Akabiluru telah ditunjukkan masyarakat dengan kehadiran seluruh elemen pada Musrenbang kali ini. Kemudian Deni Asra megatakan, kehadiran Wali Nagari bersama masyarakat diharapkan dapat menampung persoalan di akar rumput dengan kehadiran tiga komponen dasar penyusun RKPD 2024 yang lengkap hadir yaitunya Rencana Kerja, OPD dan Pokir DPRD. Deni berharap kedepan Pokir DPRD benar-benar bisa disinkronkan dengan semua kebutuhan masyarakat yang ditampung melalui Musrenbang tingkat kecamatan.

Sebelumnya, Camat Akabiluru, Nuzul Firman mengatakan, ada 210 usulan yang disampaikan pada Musrenbang RKPD 2024 dengan lima prioritas hingga 2024, diantaranya pemeliharaan jalan, pengerjaan ronjong aliran sungai Batang Lamposi, rehabilitasi Puskesmas, penerangan jalan, dan desentralisasi Pakan Jumat. Nuzul Firman berharap, daftar usulan yang disampaikan oleh masing-masing nagari dapat ditindaklanjuti hingga di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...