Lima Puluh Kota | Agraria.today – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Senin (16/01/23).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala perwakilan BPK RI Sumbar, Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra serta disaksikan oleh Sekda Widya Putra, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Irwandi dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Win Hari Endi.
Usai penyerahan LHP dan penandatanganan berita acara, Kepala BPK RI perwakilan Sumbar Arif Agus dalam sambutannya mengatakan, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan belanja daerah.
“Dalam LHP ini masih ada terdapat beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dikatakan Arif Agus, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dimana pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan yang terdapat dalam LHP.
“Jawaban atau penjelasan tersebut, disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” ulas Arif Agus.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar, khususnya kepada tim yang telah turun untuk memeriksa pengelolaan keuangan di Lima Puluh Kota. Pihaknya juga akan segera menindaklanjuti semua rekomendasi, masukan dan saran yang ada dalam LHP tersebut.
“LHP ini akan menjadi patokan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah ke depannya,” ujar Bupati Safaruddin.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Deni Asra juga mengatakan akan menjadikan LHP kepatuhan atas belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 ini sebagai acuan dalam pembahasan APBD berikutnya.
“Ini akan jadi acuan nanti insyallah, dan DPRD akan jadi lokomotif untuk melaksanakan rekomendasi tersebut,” terang Deni.