Terkini AgrariaKemendagri Imbau Semua Pihak Bantu Daerah Penuhi Kekurangan Pangan Jelang Ramadan

Kemendagri Imbau Semua Pihak Bantu Daerah Penuhi Kekurangan Pangan Jelang Ramadan

AGRARIA.TODAY – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau kementerian dan lembaga terkait membantu pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kekurangan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan. Kementerian dan lembaga perlu melakukan upaya pemenuhan terhadap berbagai kekurangan tersebut agar harga pangan saat Ramadan dapat terkendali.

Tomsi mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) telah memberikan data daftar barang yang mengalami kekurangan. Apabila kekurangan itu tidak terpenuhi, maka dipastikan harga kebutuhan tersebut bakal mengalami kenaikan.

“Kepada Bapak dan Ibu dari kementerian dan lembaga kami minta fokus untuk memberikan jalan keluar bagi teman-teman yang di daerah, ada daftar kenaikan harganya, ada daftar kekurangannya, sehingga ada jalan keluar yang diberikan,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin (20/3/2023).

Baca juga  Menteri ATR/Kepala BPN Luruskan Isu UUCK Kepada Akademisi Muhammadiyah

Dirinya membeberkan daftar kekurangan kebutuhan tersebut yang tersebar di berbagai daerah. Hal itu di antaranya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, bawang putih, daging sapi, jagung, cabai rawit, gula pasir, dan kedelai.

Di lain sisi, Tomsi juga mengingatkan kepala daerah yang belum semuanya melakukan upaya pengendalian inflasi secara maksimal. Melihat tren harga barang yang mulai naik, Tomsi meminta daerah agar memantau harga dan persediaan barang tiap dua hari sekali. “Sehingga apabila ada kenaikan, ada gejolak berkaitan harga dan stok, untuk upaya-upaya yang kita lakukan tidak terlambat,” ujar Tomsi.

Dia menegaskan, langkah pemantauan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kabupaten maupun kota. Berdasarkan catatannya per 20 Maret 2023, pemantauan terhadap harga hanya dilakukan oleh 407 daerah. Selain pemantauan, Pemda juga perlu melakukan berbagai langkah penting lainnya, seperti operasi pasar murah bersama dinas terkait, menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, serta melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Baca juga  Apresiasi Langkah Tegas Menteri Nusron dalam Menyikapi Polemik Pagar Laut, Susno Duadji: Berikan Penghargaan Setinggi-tingginya

“Sehingga kita tidak seperti pemadam kebakaran, tapi betul-betul dapat memantau dengan ketat dari waktu ke waktu, sehingga prediksi ke depan sudah bisa kita duga dan sudah bisa kita lakukan langkah-langkah antisipasinya,” terangnya.

Dalam waktu dekat, Tomsi berharap, seluruh Pemda melakukan upaya pengendalian inflasi secara lebih komprehensif. Hal ini misalnya dengan terus membangun komunikasi bersama kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum untuk menangani kecurangan di lapangan.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...