Terkini AgrariaPresiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh

Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh

Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo sebagai tanda dimulainya pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Jumat, 14 Desember 2018.

“Bukan sesuatu yang dulu kita bayangkan bahwa ini akan bisa sambung. Demikian juga dari Bakauheni sampai ke titik nol di Aceh ini, mungkin orang juga akan sangsi,” ujarnya di lokasi proyek tol Banda Aceh-Sigli.

Meski banyak yang menyangsikan, Presiden yakin bahwa dengan kerja keras dan dorongan yang sama dari seluruh pihak baik di pusat maupun daerah, proyek tersebut akan dapat terselesaikan. Pemerintah memperkirakan bahwa Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh akan tersambung sepenuhnya di tahun 2024 mendatang.

“Saya meyakini nanti di 2024 dari Bakauheni ke titik ini insyaallah akan sambung, yaitu sepanjang kurang lebih 2.000 kilometer dengan ditambah cabang-cabangnya sepanjang 700 kilometer. Artinya totalnya 2.700 kilometer,” kata Presiden.

Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden meminta dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pembebasan dan penyediaan lahan bagi proyek pembangunan. Menurutnya, hambatan terbesar terkait dengan proyek pembangunan jalan tol serupa adalah pada persoalan penyediaan lahan.

Baca juga  72 hektare lahan perkebunan dan hutan di Purwakarta terbakar

“Masalahnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu masalah di pembebasan,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari Trans Sumatra akan segera diselesaikan. Terdekat, Kepala Negara akan meresmikan jalan tol yang menghubungkan Bakauheni hingga Terbanggi Besar.

“Dari Bakauheni sampai Terbanggi Besar itu sepanjang 140,8 kilometer akhir Desember ini insyaallah akan kita resmikan. Kemudian yang dari Bakauheni ke Palembang ini akan sambung insyaallah nanti di bulan April 2019 sepanjang 350 kilometer,” ucapnya.

Lebih jauh, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan jalan tol maupun infrastruktur lainnya merupakan prasyarat bagi sebuah negara untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Dibangunnya infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air akan membuka akses bagi pengembangan ekonomi daerah yang wilayahnya dibangun infrastruktur tersebut.

Baca juga  Presiden Jokowi Berdiskusi soal Islam Moderat dengan Quraish Shihab

“Nanti pemerintah daerah juga harus bisa mengintegrasikan antara jalan tol ini dengan kawasan wisata. Jalan tol ini juga integrasikan dengan kawasan ekonomi khusus. Di Lhokseumawe ada kawasan ekonomi khusus. Integrasikan di situ sehingga mobilitas barang dan orang bisa cepat. Pasti investor akan tertarik masuk,” ujarnya kepada jurnalis.

Untuk diketahui, dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan Masjid At-Taqarrub di Kabupaten Pidie Jaya yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 15 Desember 2016. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.796 meter persegi dan mampu menampung sebanyak 1.600 jemaah.

Selain itu, Presiden juga meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Arun di Lhokseumawe dan flyover Simpang Surabaya yang menghubungkan pusat kota Banda Aceh dengan Sigli, Lhokseumawe, hingga Medan.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. [Agraria Today]

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...