Terkini AgrariaMendagri Kembali Tekankan Pemda Tidak Lelah Jaga Inflasi

Mendagri Kembali Tekankan Pemda Tidak Lelah Jaga Inflasi

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak lelah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/3/2023).

“Kita jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga terus tingkat inflasi kita, karena ini sekali lagi adalah hal yang sangat mendasar untuk bangsa kita, untuk rakyat kita,” tegas Mendagri.

Pasalnya, lanjut Mendagri, inflasi menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Agenda semua survei kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian rakyat pasti itu, kenaikan harga barang dan jasa, kedua adalah lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ujarnya.

Baca juga  Lima negara Barat, Turki dan UAE dukung perusahaan minyak negara Libya

Dia menjelaskan, upaya mengendalikan inflasi serupa menjaga kesehatan yang perlu terus dirawat. Kesehatan baru dirasakan sebagai sesuatu yang berharga apabila terserang penyakit. Begitu pula dengan upaya pengendalian inflasi yang tidak boleh berhenti. Sebab, kata dia, apabila terjadi kenaikan inflasi yang tinggi, maka berdampak terhadap lonjakan harga barang dan jasa termasuk situasi politik dan keamanan.

“Oleh karena itu kita perlu memang merawatnya terus menerus, sama seperti kita merawat kesehatan,” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengungkapkan hasil monitoring inflasi di provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat sejumlah daerah yang inflasinya di bawah angka nasional 5,47 persen, di antaranya Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,43 persen, Kabupaten Mimika 5,37 persen, dan Kota Samarinda 4,91 persen.

Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang inflasinya di atas rata-rata nasional, yakni Provinsi Lampung 6,52 persen, Kota Dumai 6,98 persen, dan Kabupaten Manokwari 6,83 persen. “Ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk Provinsi Papua Barat, karena biasanya Papua Barat ini selalu berada pada posisi yang baik, tapi kali ini Kabupaten Manokwari 6,83 persen, ada anomali ini, ada sesuatu pasti,” tandasnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...